REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Permasalahan guru masih cukup banyak. PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) DIY sudah banyak memberikan masukan ke pihak pemerintah, namun tidak direspon.

Hal itu dikemukakan Ketua PGRI DIY Zaenal Fanani kepada Repiblika, Senin (25/11). Permasalahan yang paling menonjik adalah kekurangan guru. Karena guru yang menjadi PNS sejak tahun 1978 sudah banyak yang pensiun.

"Apabila hal itu tidak segera di atasi akan bahaya bagi dunia pendidikan. Karena kekurangan pendidik bisa jadi profesi guru asal dijalankan . Guru ada yang merangkap tugas sehingga hasil pendidikan tidak optimal." ujarnya.

Saat ini di masing-masing kabupaten/ kota di DIY diperkirakan kekurangan sekitar 1000 guru. Kalau dijumlah di seluruh DIY masih ada kekurangan sekitar 5000 guru.

Padahal guru harus kualifikasi Sarjana (S1) dan tidak sekedar siapa saja bisa menjadi guru. Bahkan di tahun 2015 akan semakin banyak lagi guru di kabupaten/kota se DIY yang pensiun.

Masalah kekurangan guru ini disebabkan karena adanya peraturan dari Pemerintah Pusat bahwa suatu daerah tidak diperbolehkan untuk menerima PNS bila lebih dari 50 persen dari APBD dialokasikan untuk belanja pegawai.

"Belum lagi sertifikasi guru juga masih banyak yang bermasalah dari PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru), harus mengajar 24 jam, dan terakhir masalah data pokok pendidik. Sehingga target 2015 bahwa semua harus tersertifikasi belum bisa," katanya mengungkapkan.

Di samping itu, lanjut dia, masalah kurikulum 2013 masih bermasalah. Karena mau menggeser paradigma model guru di depan kelas. Di lapangan masih banyak guru yang kebingungan dan mengalami hambatan dengan diterapkannya kurikulum 2013.

Oleh sebab itu, Zaenal menyarankan perlunya peningkatan kualitas guru-guru dengan pelatihan, penataran dan workshop.