REPUBLIKA.CO.ID, LAMONGAN -- Kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan Madrasah Diniyah (Madin) semakin besar.
Hal itu ditunjukkan lewat usulan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf agar diadakan sertifikasi bagi guru Madin.
Saifullah mengaku, pemprov Jatim sangat serius dalam membangun Madin. Dalam empat tahun terakhir, Pemprov Jatim telah mengucurkan dana total senilai Rp 1,2 triliun untuk pembangunan Madin di seluruh Jatim. Dana tersebut digunakan sepenuhnya untuk Bantuan Operasional
Sekolah Daerah (BOSDA). Setiap tahunnya, Pemprov Jatim menganggarkan Rp 300 Miliar untuk BOSDA Madin. Rinciannya, untuk pendidikan Ula (setingkat SD), Pemprov membantu Rp 15 ribu per siswa.
Untuk Wusto (SMP), dibantu Rp 25 ribu per siswa. Sedangkan bagi guru Madin yang memiliki minimal 30 murid, diberikan bantuan sebesar Rp 300 ribu per guru.
Namun demikian, peningkatan kesejahteraan guru Madin dinilainya sangat vital. Sebab jika kualitas saja yang ditingkatkan, maka hasilnya kurang maksimal. Menurut dia, guru semakin pintar secara akademk. Namun dia menilai kalau gaji guru tetap maka hasilnya tidak maksimal.
"Tetapi kalo guru bertambah pintar lalu gajinya juga bertambah, maka mengajar juga semakin semangat dan muridnya otomatis semakin pintar, ujarnya saat Pembinaan guru Madin se-Kabupaten Lamongan dan Launching Tabloid 'Suara Madin' Lamongan di Pendopo Kabupaten Lamongan, Jatim, Selasa (28/1) seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.
Untuk itu, saat ini dirinya dengan Gubernur Jatim Soekarwo tengah menggodok konsep peningkatan kesejahteraan guru Madin. konsep tersebut muaranya adalah sertifikasi bagi guru Madin yang telah memiliki ijazah sarjana (S1).
"Jika berhasil lulus sertifikasi, guru Madin berhak memperoleh bayaran dari negara," katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, konsep sertifikasi diawali dari seleksi guru-guru Madin se-Jatim yang belum menempuh pendidikan S1. Mereka yang terpilih akan disekolahkan oleh Pemprov Jatim melalui program beasiswa. Kemudian setelah mendapat gelar sarjana (S1), mereka akan diikutkan sertifikasi.
Pria yang akrab disapa dengan Gus Ipul itu menambahkan, bukan hanya guru Madin yang disekolahkan oleh Pemprov saja yang berhak mengikuti sertifikasi. Tetapi seluruh guru Madin yang memiliki ijazah S1 juga memiliki peluang yang sama untuk mengikuti sertifikasi.
Ia berharap dalam satu tahun ada dua angkatan yang bisa mengikuti sertifikasi. Setiap tahunnya, Pemprov menyekolahkan 1.000 guru Madin ke jenjang sarjana.
"Sejauh ini, sudah ada 10 ribu guru Madin yang disekolahkan Pemprov Jatim. Jika sertifikasi ini disetujui, maka mereka otomatis punya peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya" katanya melanjutkan.
Terkait dengan pembiayaan sertifikasi, pihaknya berencana bekerja sama dengan kementerian agama (Kemenag) dan kementerian pendidikan (Kemendikbud). Tujuannya agar pembagian biaya antara pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Konsep ini sudah kami ajukan ke pemerintah pusat, namun sejauh ini belum mendapat tanggapan. Semoga ada kabar baik ke depan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika