REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Kegiatan operasional sekolah-sekolah di Yogyakarta bakal terganggu bila anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) 2014 tak kunjung disahkan. Untuk operasional SMA/SMK terpaksa diambilkan dari SPP.

Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Yogyakarta, Munjid Alamsyah mengatakan, operasional pendidikan di sekolah tetap berjalan seperti biasa. Pembiayaan operasional pendidikan tersebut diambilkan dari dana SPP siswa sebesar Rp 80 ribu/siswa/bulan.

Jumlah siswa di SMAN 8 sendiri sebanyak 732 siswa yang terbagi dalam 24 kelas."Operasional tetap jalan, kualitas pendidikan juga tetap tidak akan turun," ujarnya.

Pelaksanaan persiapan UN kata Munjid, juga dilakukan secara maksimal. Pihaknya terus berusaha agar kualitas pendidikan di sekolah itu tetap meski biaya operasional hanya dari SPP siswa.

Sementara itu Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan, pihaknya tidak bisa memastikan kapan APBD 2014 disahkan. Saat ini Raperda APBD Kota Yogyakarta masih di evaluasi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X."Harapannya Februari ini tetapi kita belum bisa memastikan kapan APBD akan disahkan," katanya.

Raperda APBD Kota Yogyakarta sudah diajukan ke Gubernur DIY awal Februari lalu. Namun akibat bencana kiriman abu vulkanik Gunung Kelud, evaluasi Gubernur tertunda. Hingga kini kejelasan evaluasi belum ada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika