REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, kembali menegaskan, tidak ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi.

Menurutnya, adanya syarat tertentu di sejumlah jurusan ataupun program studi di perguruann tinggi bukan berarti terjadi diskriminasi. Ia mencontohkan jurusan teknik elektro yang mensyaratkan mahasiswanya tidak buta warna.

"Ini bukan berarti diskriminasi. Bisa dibayangkan, kalau dia buta warna, dia tidak bisa membedakan warna-warna tertentu. Padahal kalau dia belajar resistor, dibedakan dengan kode warna. Kalau dia tidak bisa mengenali warna, justru membahayakan," katanya, Rabu (12/3).

Ia mengatakan tidak ada larangan untuk mendaftarkan diri pada SNMPTN. Tetapi, persyaratan tertentu harus dipenuhi agar proses pembelajaran di kampus bisa berjalan. "Percuma saja boleh mendaftar, tapi tidak bisa lolos, ya lebih baik disebutkan di awal," katanya.

Ia mengatakan peraturan dasar menyebut, persyaratan yang terkait dengan keterbatasan dikaitkan dengan profesi itu yang memang membutuhkan kemampuan tertentu. Namun, untuk profesi-profesi lain yang sifatnya umum, tidak boleh dilakukan pembatasan.

"Oleh karena itu, mereka bisa diarahkan ke perguruan tinggi yang sudah siap," imbuh Mendikbud.

Mendikbud menambahkan, kebijakan menerima mahasiswa penyandang disabilitas diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing. Saat ini, ada perguruan tinggi yang sudah siap dengan fasilitas bagi mahasiswa disabilitas. Contohnya Universitas Brawijaya.

Menurutnya, kesiapan perguruan tinggi juga sebaiknya menjadi pertimbangan para penyandang disabilitas. Sebab, jangan sampai proses belajar terganggu. "Kalau kampusnya tidak siap, bagaimana dosen-dosennya menjelaskan? Apa iya mau dipaksakan?" katanya.