REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pelaksanaan ujian nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bali dipastikan terbebas dari muatan politik praktis.
Kepala Bidang (Kabid) Pengkajian dan Pengembangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bali, I Gede Ketut Seputra Aryadi mengatakan, sudah ada perbaikan pada soal bahasa Indonesia.
"Sudah diubah, jadi tidak ada lagi soal ujian yang dikait-kaitkan dengan politik praktis," kata Seputra menjawab RoL di Denpasar, Jumat (25/4).
Sebelumnya, dalam soal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdapat soal yang bersifat mempromosikan salah satu calon presiden dari PDIP, Joko Widodo. Soal-soal ujian itu dinilai kurang pas, apalagi bila dikaitkan dengan sedang berlangsungnya pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Juli mendatang.
Dikatakan Seputra, selama sepekan terakhir dia disibukkan oleh kedatangan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian dia mebenarkan sudah ada surat resmi dari Kemendikbud yang menyebutkan adanya perubahan pada soal bahasa Indonesia.
"Perubahan dilakukan langsung di percetakan, sehingga kami hanya menerima soal yang sudah diperbaiki," kata Ketua Panitia UN di Bali itu.
UN SMP akan dilaksanakan 5 Mei mendatang, diundur tiga hari dari jadwal seula 2 Mei. Menurut Seputra, penundaan dikarenakan ada kegiatan menyambut Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei. Mengenai soal-soal UN, disebutkannya akan didistribusikan pada awal Mei, sehingga sebelum 5 Mei, seluruh sekolah di Bali telah menerima soal-soal UN itu.
Menurut Seputra, sebenarnya pelaksanaan UN SMA yang lalu, termasuk adanya soal mengenai salah satu capres itu tidak ada yang mempersoalkan. Kenyataannya, UN berjalan lancar dan tidak ada protes dari urang tua. "Itu dianggap biasa saja, tidak ada yang terlalu serius. Tetapi kedepan, kami akan seleksi agar tidak ada soal-soal yang dapat dinilai mencerderai pelaksanaan UN," kata Seputra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika