Sabtu 03 May 2014 01:30 WIB

Mahasiswa DIY Tolak Komersialisasi Pendidikan

Rep: neni ridarineni/ Red: Taufik Rachman
Seorang guru mengajar siswa kelas 2 yang hanya berjumlah lima murid di lantai SDN V Krasak, kec. Jatibarang, Kab. Indramayu, Jabar, Kamis (17/11). Akibat ruang kelas rusak siswa SDN V Krasak terpaksa belajar di rumah huni guru yang terletak di samping bang
Foto: antara
Seorang guru mengajar siswa kelas 2 yang hanya berjumlah lima murid di lantai SDN V Krasak, kec. Jatibarang, Kab. Indramayu, Jabar, Kamis (17/11). Akibat ruang kelas rusak siswa SDN V Krasak terpaksa belajar di rumah huni guru yang terletak di samping bang

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA - Ratusan mahasiswa se DIY yang menamakan diri Aliansi Germo (Gerakan Menolak Dijajah Kembali) DIY melakukan aksi di Gedung DPRD DIY , Jum'at (2/5).

Menurut Koordinator Lapangan Akbar Palevi, sekarang ini pendidikan di Indonesia tidak sesuai dengan cita-cita besar pendiri negara Indonesia yakni mencerdaskan anak bangsa. Penyelenggaraan Pendididikan di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma karena tidak lagi sepenuhnya dilandasi semangat  mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyelenggaraan pendidikan telah mengarah pada liberalisasi pendidikan dalam bentuk kebijakan bernuansa komersialsiasi pendidikan serta sulitnya aksesibilitas semua warga mendapatkan pendidikan.

''Sekarang ini pendidikan menjadi komiditas yang dibayar mahal. Masyarakat yang ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi harus membayar mahal. Perguruan Tinggi isinya orang-orang kaya. padahal esensi pendidikan di Indonesia menurut para pendiri bangsa Indonesia tidak seperti itu,''kata Akbar Pahlevi.

Karena itu Aliansi Germo yang terdiri dari mahassiwa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa Menolak Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (PPG Pra Jabatan).  Menreka juga menolak Uang Kuliah Tunggal,  Penyelenggaraan Ujian Nasional, dikriminasi terhadap difabel dalam mengakses pendidikan, dan segala bentuk komersialisasi pendidikan.

''Jadi tuntutan terbesar kami adalah APBN 20 persen yang digunakan untuk diawasi jangan sampai terjadi penyelewengan dan ketidaktepatan alokas anggaran. Apalagi dibagi-bagi diantara para pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,''kata Pahlevi.  

Para mahasiswa tersebut ditemui oleh Ketua DPRD DIY Yoeke Agung Indra Laksana. Di hadapan para mahasiswa yang memenuhi lobby Gedung DPRD DIY mengatakan mendukung tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa di Yogyakarta.

''Saya akan memberikan pengantar tuntutan yang disampaikan para mahasiswa di Yogyakarta ini dan akan langsung kami kirim dan tujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang juga dengan tembusan kepada Komisi X DPR RI. Kemudian surat resminya akan kami kirim besok pagi (red. 3/5),''kata Yoeke yang dikerubungi oleh para koordinator lapangan dari berbagai elemen perguruan tinggi di DIY.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement