REPUBLIKA.CO.ID, GRESIK -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjamin tidak ada kebocoran soal ujian nasional untuk tingkat sekolah dasar dan sederajat pada 2014.
Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad di Kabupaten Gresik, Sabtu (17/5), mengatakan pihaknya telah menerapkan standar pengamanan soal-soal UN SD sama seperti pengamanan ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah pertama (SMP) 2014.
"Kami telah menerapkan seluruh standar pengamanan untuk soal-soal tersebut supaya tidak ada kebocoran pada saat distribusi nanti," katanya usai peluncuran program pengembangan kapasitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Ia mengemukakan, pihaknya akan menindak tegas oknum-oknum yang berani melakukan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan UN tingkat dasar ini.
"Kami akan tindak tegas kalau ada oknum yang melakukan pelanggaran atas pelaksaan UN tersebut karena hal ini sudah melanggaran aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama," katanya.
Ia mengatakan pihaknya juga akan melakukan pengawasan ketat terkait dengan pelaksanaan UN SD ini supaya bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti.
"Kami berharap pelaksanaan UN SD ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti supaya bisa pelaksanaan tersebut tidak terganggu," katanya.
Terkait dengan peluncuran program pengembangan kapasitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) dirinya menyatakan jika pendidikan antardaerah di Indonesia masih belum terstandar.
"Masih ada disparitas antara satu daerah dengan daerah lainnya terutama daerah yang berada di luar Pulau Jawa dan juga daerah yang berada di pegunungan," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, untuk tahap awal persiapan implementasi SPM dilaksanakan di 110 kabupaten dari 16 provinsi di Indonesia.
"Tahun depan mulai dilaksanakan dan ditargetkan pada 2016, SPM sudah bisa dilaksanakan secara nasional dengan harapan untuk mengurangi disparitas antardaerah dalam pelayanan pendidikan dasar," katanya.
Ia mengatakan, SPM memiliki 27 indikator dari beberapa jenis pelayanan seperti sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, jaminan mutu pendidikan serta manajemen sekolah.
"Salah satunya saat ini banyak guru yang bidang keahliannya tidak sesuai dengan yang diajarkan. Ini terutama di Madarasah. Karena itu nanti akan dipetakan dan dicari penyelesaiannya,"
Sementara itu, sumber dana utama untuk program SPM ini berasal dari hibah Uni Eropa sebesar 37,3 juta euro atau sekitar Rp600 miliar.
Dari total dana tersebut, sebanyak 22 juta euro akan disalurkan dalam bentuk hibah ke 110 kabupaten/kota sehingga per kabupaten/kota memperoleh sekitar Rp2,5 miliar atau 200 ribu euro dan bantuan kepada kabupaten/kota akan diberikan pada tahun anggaran 2015 dan 2016.
Wakil Kepala Delegasi Uni Eropa, Colin Crooks menambahkan, sebanyak 15,3 juta euro sisanya akan dikelola Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk persiapan program dan menunjang pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Penerapan SPM (PKP-SPM) pendidikan dasar.
"Indonesia adalah negara yang penting bagi Uni Eropa. Karena itu investasi di bidang pendidikan menjadi fokus kami untuk masa depan Indonesia," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika