REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Herlini Amran mengatakan,  seharusnya Ujian Nasional (UN) memenuhi asas bermutu, berkeadilan dan efisien.

"Sekolah-sekolah yang fasilitas kegiatan belajar mengajar dan gurunya belum memadai harusnya mendapat perhatian khusus. Harus ada pertimbangan khusus untuk menentukan nilai kelulusan," kata Herlini, Selasa, (20/5).

‎​Adanya kasus di Aceh siswa banyak yang tidak lulus menunjukkan bahwa pemerintah harus membenahi secara  mendasar pendidikan dengan memperbaiki mutu guru. "Akses pendidikan dan sarana pendidikan harus diperbaiki,"ujar Herlini.

UN saat ini, terang Herlini, cenderung hanya  memacu siswa belajar secara  instan kejar target lulus sehingga mengabaikan proses belajar.  Penilaian hasil pembelajaran seharusnya  dilakukan berbasis kelas, portofolio dan penilaian otentik.

"Jangan sampai siswa  dihakimi hanya karena UN. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang lebih baik," kata Herlini.