REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Minat menyekolahkan anak di sekolah berbasis pendidikan Islam (madrasah) menunjukkan trend meningkat. Sebanyak 500 ruang kelas baru (RKB) pun akan dibangun di sejumlah madrasah terpilih se-Indonesia untuk dapat menampung lonjakan peserta didik.
Pendirian ruang kelas baru itu meliputi kebutuhan untuk tingkat madrasah ibtidaiyyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah (MA). Setiap madrasah yang terpilih untuk menambah ruang kelas akan mendapatkan bantuan dana Rp 180 juta.
“Alokasi untuk lima ratus ruang untuk semua jenjang itu nantinya akan dibagi-bagi, paling banyak di MI, kemudian di MTs dan MA, serta disalurkan juga ke daerah yang diusulkan melalui kepala bidang provinsi,” kata Direktur Pendidikan Madrasah Nur Kholis Setiawan kepada Republika, Rabu (21/5).
Tingginya animo bersekolah di madrasah, menurut Nur Kholis, antara lain terlihat dari jumlah peserta ujian nasional (UN) yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tersebut lantas memicu kekurangan RKB, sehingga harus direspons dengan pemberian alokasi bantuan.
Mengingat ada ribuan permintaan pendirian ruang kelas setiap tahunnya, lanjut dia, kementerian tidak bisa memenuhinya sekaligus lewat satu tahun anggaran. Pengajuan yang nantinya disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah daftar kebutuhan per tahun beserta alokasinya didasarkan akumulasi dari jumlah perjenjang tingkat MI, MTs dan MA.
Program bantuan pendirian RKB yang dilakukan setiap tahun itu harus menghasilkan capaian fisik berupa ruang kelas di madrasah swasta dan negeri. Untuk swasta, direktorat menggunakan skema yang adil yakni satu madrasah untuk satu ruang. “Kecuali dalam kondisi yang sangat khusus, kita bisa membantu pendirian dua ruang kelas di satu madrasah,” ujarnya.
Mengenai teknis dan pedoman pengajuan proposal bagi madrasah, direktorat telah mengumumkannya di website. Pedoman disiapkan agar nantinya mudah melakukan verifikasi dan analisis dokumen. “Nantinya, tidak semua madrasah yang mengajukan akan lolos karena gugur administratif,” tandas Nur Kholis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika