Senin 30 Jun 2014 00:54 WIB

'Pemerintah Harus Perbaiki Kebijakan Pendidikan'

Rep: Friska Yolandha/ Red: Mansyur Faqih
Aktivis Malang Corruption Watch (MCW) membawa poster saat berunjukrasa di depan Balaikota Malang, Jawa Timur, Jumat (27/6).
Foto: antara
Aktivis Malang Corruption Watch (MCW) membawa poster saat berunjukrasa di depan Balaikota Malang, Jawa Timur, Jumat (27/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah perlu memperbaiki kebijakan pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan, kebijakan yang perlu diperhatikan adalah memberi ruang kepada tenaga ahli nasional untuk bekerja di Indonesia.

"Dulu Presiden Habibie mengirimkan lima ribu lulusan SLTA sampai program doktor. Ini program bagus. Tapi karena ketika kembali ke Indonesia tidak mendapat ruang yang bagus, mereka kembali ke negara tempat mereka menempuh pendidikan," kata Darmaningtyas kepada Republika, Ahad (29/9).

Darmaningtyas menilai, SDM Indonesia mampu bersaing di kancah Masyarakat Ekonomi Asean. Hanya, pemerintah perlu mendorong bagaimana SDM berkualitas bertahan di negeri ini agar semakin maju dan target pertumbuhan tercapai.

Terkait ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), Darmaningtyas mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian lebih. Karena selama ini, pemerintah selalu berorientasi pada hasil yang cepat dan instan. 

Iptek memerlukan dukungan untuk mengembangkan riset. "Riset dasar itu harus didukung dan tidak bisa menghasilkan setahun dua tahun," kata Darmaningtyas.

Terkait anggaran riset yang selalu kecil, Darmaningtyas menilai perlu dilihat seberapa optimal dan efisien pemanfaatannya. Selama ini, anggaran yang ada pun tidak optimal dimanfaatkan pemerintah.

"Optimal artinya digunakan untuk hal mendasar. Efisien artinya menghilangkan program yang dirasa tidak penting," kata Darmaningtyas.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement