REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sekolah di Jabar, belum seluruhnya terbebas dari pungutan. Di kota-kota besar dengan tingkat biaya pendidikan tinggi, pungutan terhadap orang tua siswa setiap tahun ajaran baru masih terjadi. Karena, ketidakmampuan daerah untuk menyediakan bantuan subsidi bagi siswa

"Tidak semua kabupaten/kota memiliki kemampuan anggaran yang sama. Idealnya ya gratis tidak ada DSP (dana sumbangan pendidikan),'' ujar Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Kamis malam (14/8). 

Menurut Deddy, sekolah masih ada yang masih memungut biaya karena bantuan dari pemerintah dianggap belum mencukupi. Tapi, kasusnya hanya di beberapa sekolah. ''Nanti kami carikan jalan keluarnya," katanya.

Khusus di Kota Bandung, kata dia, masih ada sekolah yang memungut karena biaya pendidikan tinggi. Tapi, di beberapa kabupaten/kota sudah tidak ada lagi pungutan sampai tingkat SMA/SMK. Misalnya, Kota Bekasi sudah mengeluarkan subsidi sampai Rp 2 juta per tahun untuk SMA. Jumlah ini, lebih besar dari bantuan pusat dan provinsi. ''Kota Banjar pun sudah menyediakan subsidi sampai Rp 1 juta per tahun," kata Deddy.

Namun, kata dia, di daerah yang lainnya untuk tingkat SMA/SMK memang belum sepenuhnya bisa bebas dari pungutan. Berbeda, dengan tingkat pendidikan dasar yakni SD dan SMP yang memang sudah sepenuhnya ditanggung pemerintah sehingga harus benar-benar bebas pungutan.

"Untuk SMA memang demikian, saat masuk ada yang masih harus dikenakan biaya. Kasus terakhir ini kan di Kota Bandung," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika