REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Pendidikan Darmaningtyas mengatakan, keterlambatan buku Kurikulum 2013 tidak disebabkan oleh sekolah yang tidak membayar buku yang sudah dikirim.
"Saya kira sekolah tidak mungkin tidak membayar buku Kurikulum 2013 yang sudah dikirimkan. Saya yakin begitu buku dikirimkan sekolah pasti bayar," katanya, di Jakarta, Rabu, (27/8).
Keterlambatan pengiriman buku ini, terang Darmaningtyas, disebabkan sistem pemesanan buku yang mbulet alias berputar-putar. Seharusnya Kemendikbud yang memesan buku Kurikulum 2013, bukan sekolah-sekolah.
Kemendikbud, ujar Darmaningtyas, sudah memiliki data jumlah sekolah dan jumlah siswa di seluruh Indonesia. Jadi mereka yang seharusnya pesan buku ke percetakan dan dikirimkan ke masing-masing sekolah.
"Pengucuran Biaya Operasional Sekolah (BOS) itu berdasarkan jumlah murid. Jadi sudah pasti Kemendikbud tahu jumlah buku yang dibutuhkan murid-murid," kata Darmaningtyas.
Kalau sekolah yang disuruh memesan buku ke percetakan, ujar Darmaningtyas, jadinya berputar-putar. Selama ini pengucur dana BOS Kemendikbud, harusnya mereka saja yang pesan buku.
Kalau sekolah-sekolah di Jawa, terang Darmaningtyas, mereka memang ada fasilitas listrik maupun internet untuk memesan buku secara online. Kalau sekolah di luar jawa bagaimana.