REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait kisruh buku kurikulum, Ketua Unit Kerja Mendikbud  Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Tutik Rumiyati akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan, sebenarnya masih ada percetakan buku pemenang tender yang memiliki semangat untuk mencetak buku terlebih dulu.

"Ada penyedia buku punya semangat cukup baik, mereka kirim buku dulu ke sekolah-sekolah. Nanti menagih uangnya belakangan, saya lihat itu di lapangan," kata Tutik., Selasa (2/9). Sayangnya ada sekolah yang belum mau membayar. Alasannya, sekolah terlalu berhati-hati dalam pembayaran karena mereka harus melakukan pertanggungjawaban administrasi.

Misalnya saja, ujar Tutik, percetakan pemenang tender sudah memberikan surat kepada  sub kontraktor untuk menagih uang pembayaran buku Kurikulum 2013 ke sekolah. Namun ternyata sekolah tidak mau membayar melalui sub kontraktor namun lebih suka membayar ke percatekan langsung.

"Sekolah tidak yakin untuk membayar kepada sub kontraktor. Takut dengan pertangungjawaban administrasi karena membayarnya pakai BOS yang merupakan  uang negara,"kata Tutik.

Persoalan lainnya, ujar Tutik, untuk mengirimkan buku-buku ke tempat yang jauh membutuhkan waktu yang lama. Walaupun mereka menggunakan PT POS, namun tetap butuh waktu. Karena rata-rata  percetakan juga menggunakan PT POS, sehingga terjadi antrian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika