REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Kemendikbud mencegah keterlambatan distribusi buku Kurikulum 2013 dengan meminta pemerintah daerah di kabupaten untuk memilih cara apa yang paling efektif dalam pengadaannya.

"Kami memberikan opsi kepada pemerintah daerah, apakah mau mengadakan buku semester dua Kurikulum 2013 dengan sistem lelang melalui LKPP atau mereka melakukan lelang pengadaan buku secara mandiri. Mereka diminta memilih dua opsi tersebut,"kata Wamendikbud Musliar Kasim, Ahad (7/9).

Ternyata, ujar Musliar, dari 404 kabupaten/kota sebanyak 79 persen memilih menggunakan sistem lelang pengadaan buku melalui LKPP. Hanya sebanyak 11 persen yang memilih lelang secara  mandiri, sedangkan 10 persen belum memberikan  konfirmasi.

Sebenarnya, kata Musliar, dari data tersebut pemerintah kabupaten/kota tidak mau repot sebab menurut mereka lebih efisien lewat LKPP. Kalau lelang secara mandiri pasti banyak urusannya. Demi kelancaran buku ini, ujar Musliar, ia terus turun ke lapangan. "Jangan dikira saya tidak kerja ya,"ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika