REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemerintahan kabinet Jokowi-JK menghentikan Kurikulum 2013. Sebab, implementasi Kurikulum 2013 dinilai carut marut dan menuai banyak persoalan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Retno Listyarti, mengatakan FSGI melakukan pemantauan implementasi Kurikulum 2013 di 21 provinsi dan 46 kabupaten/kota pada 14 Juli - 8 September 2014. Hasilnya, FSGI menemukan lima persoalan utama implementasi Kurikulum 2013.

Lima persoalan tersebut yakni distribusi buku guru dan siswa yang terlambat tiba di sekolah; dana BOS yang tidak mencukupi untuk membeli buku Kurikulum 2013; isi buku Kurikulum 2013 yang berat dan bermasalah; percetakan yang tidak mampu memenuhi pesanan hingga mengundurkan diri; serta pelatiha guru yang tidak efektif.

“Implementasi Kurikulum 2013 yang carut marut sangat merugikan peserta didik. FSGI mendorong pemerintah yang baru untuk mengkaji kembali kebijakan Kurikulum 2013 dan menghentikannya,” kata Retno di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

Retno mengatakan kebijakan yang tidak siap seharusnya jangan dilaksanakan terlebih dahulu. Sebab akan berdampak buruk pada kualitas pendidikan di Indonesia.

Adapun 21 provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Gorontalo, Jambi, Bengkulu, NTB, dan NTT.

Ikuti Whatsapp Channel Republika