REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan, Musliar Kasim, menyebutkan Kurikulum 2013 sesuai dengan keinginan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Selama ini Jokowi mendengungkan revolusi mental yang dianggap sesuai dengan materi Kurikulum 2013.
“Kurikulum ini sama dengan keinginan yang disebut Jokowi sebagai revolusi mental. Di SD materi tidak banyak ilmu tapi pembelajaran dengan karakater, bagaimana anak percaya diri, bekerjasama dan komunikasi. Itulah revolusi mental,” kata Musliar saat dihubungi Republika, Rabu (10/9).
Oleh sebab itu, Musliar optimistis Kurikulum 2013 akan tetap dilanjutkan pada pemerintahan Jokowi-JK. Kurikulum 2013 akan tetap dilanjutkan dengan jaminan hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Menurutnya, Jokowi adalah orang yang hebat.
Sehingga Jokowi akan memilih Menteri Pendidikan yang hebat pula. Apalagi Menteri Pendidikan yang akan merancang pendidikan anak Indonesia ke depan. “Menteri Pendidikan tidak akan membuat kurikulum secara gegabah,” ujarnya.
Meski demikian, Musliar mengakui implementasi Kurikulum 2013 belum sepenuhnya sempurna. namun, dia menilai banyak orang yang memuji Kurikulum 2013. Dalam implementasinya, pemerintah sudah melatih guru-guru. Buku sebagai bahan pembelajaran sudah diubah secara komprehensif.
Kurikulum 2013 dianggap lebih sempurna daripada kurikulum sebelumnya yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Sebab, kurikulum sebelumnya tidak mengadakan pelatihan guru seperti Kurikulum 2013. Menurutnya, Indonesia belum pernah mempersiapkan kurikulum sehebat Kurikulum 2013 yang melibatkan banyak komponen.
“Perkara belum sempurna iya. Kami selalu melakukan penyempurnaan. Tidak mungkin satu tahun dilaksanakan semuanya. Butuh waktu untuk mengubah mainset,” jelasnya.
Musliar menilai tidak fair jika ada pemberitaan sepihak tentang implementasi Kurikulum 2013 yang dinilai ada tanda-tanda kegagalan dan harus dihentikan. “Kalau negara kita ingin maju, caranya dengan menerapkan Kurikulum 2013,” tegasnya.
Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melakukan pemantauan di 21 provinsi dan 46 kabupaten/kota. FSGI menemukan lima pokok yang dianggap persoalan dalam implementasi Kurikulum 2013.