REPUBLIKA.CO.ID, MALANG-- Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang Prof Dr Harris Anwar menyatakan sekolah gratis tidak selamanya berdampak positif terhadap pertumbuhan dan pengembangan kualitas pendidikan karena sekolah kesulitan menghidupkan berbagai kegiatan, termasuk ekstra kurikuler.
"Sejak diberlakukannya sekolah gratis di tingkat SD dan SMP, hampir semua kegiatan ekstrakurikuler yang sebenarnya menunjang perkembangan anak dihentikan, bahkan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kualitas di masing-masing sekolah," katanya di Malang, Jawa Timur, Selasa (23/9).
Menurut dia, selain alasan kualitas dan kegiatan ektra kurikuler yang dihentikan, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebab jangan sampai kebijakan sekolah gratis itu membebani APBD dan program-program pembangunan lainnya menjadi terabaikan.
Sejak diterapkannya sekolah gratis di jenjang SD dan SMP, pihak sekolah sama sekali tidak memungut biaya apapun dari siswa, namun berdampak pada kegiatan sekolah yang dihentikan karena tidak ada anggaran, sebab anggaran yang dikucurkan dari APBD tidak mencukupi, termasuk untuk honor pembina atau guru ekstra kurikuler.
Penerapan kebijakan sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP tersebut mulai Oktober 2013, sedangkan di jenjang SMA, Pemkot Malang baru bisa menggratiskan untuk sekitar 7 ribu siswa. Meski kebijakan sekolah gratis tersebut tidak selalu berdampak positif bagi pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang tetap akan melanjutkan kebijakan sekolah gratis di sekolah berstatus negeri, bahkan tahun depan direncakan jenjang SMA pun juga digratiskan.
"Kami mengupayakan tahun depan sekolah negeri sudah gratis semua. Saat ini kami masih menghitung kebutuhannya. Penghitungan biaya itu meliputi kebutuhan buku siswa, biaya ektra kurikuler hingga biaya operasional di setiap sekolah," kata Sekretaris Disdik Kota Malang Suwarjana.
Ia mengakui penghitungan anggaran untuk kebutuhan sekolah gratis secara detil tersebut untuk menyesuaikan dengan kemampuan APBD. Sistem pembiayaan siswa SD dan SMP di Kota Malang tahun depan kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini, berbeda dengan siswa SMA, yakni subsidi untuk masing-masing siswa sebesar Rp155 ribu per bulan.
"Tahun ini kami berikan bantuan untuk 7 ribu siswa, tahun depan kami harapkan siswa SMA ini bisa dilayani semua. Kalaupun tidak bisa semua, paling tidak bisa bertambah jumlahnya," ujarnya.
Untuk mendukung kebijakan sekolah gartis di jenjang SD dan SMP itu, Pemkot Malang menambah anggaran pendidikan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2014 sebesar Rp 23 miliar. Alokasi anggaran pendidikan gratis sebelumnya sebesar Rp78 miliar, dengan adanya penambahan dalam PAK menjadi Rp 100 miliar lebih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika