REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Lisyarti meyakini tidak ada SMA yang menyelewengkan atau korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK). Alasannya tidak ada SMA yang mendapat DAK dan kebanyakan dana itu masuk ke sekolah dasar (SD).
"Kalau SMA tidak dapat DAK bagaimana mau korupsi. Sebenarnya berdasar hasil pemantauan FSGI, titik-titik yang rawan menjadi lahan korupsi adalah malah ada di Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) mulai dari pendaftaran, pemberkasan dan saat cair,"kata Retno.
Praktek pungutan liar,setoran dan upeti terkait dana BOS dan BOP, ujar Retno, termasuk pemerasan oleh pihak tertentu ke sekolah. Kepala sekolah sering menjadi korban sekaligus pelaku dari praktik semacam ini.
Di Jakarta sejak Kepala SMAN/SMKN di selesksi secara terbuka dalam lelang jabatan, praktik-praktik pungli, setoran, terang Retno, upeti dan pemerasan menurun drastis. Apalagi pemrov DKI Jakarta mengingkatkan pemeriksaan laporan keuangan BOP 2013 sehingga memberi shock therapy bagi pimpinan sekolah.
Retno berharap, pemerintahan Jokowi-JK yang baru harus diberikan masukan persoalan-persoalan mendasar dalam pendidikan dasar dan menengah yag harus segera dibenahi. Reformasi birokrasi harus menjadi salah satu agenda dalam membenahi pendidikan di Indonesia.n
Ikuti Whatsapp Channel Republika