REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menargetkan agar program pengadaan buku di nasional dapat selesai pada bulan Juni 2014. Namun hingga sekarang banyak daerah yang belum menerima fasilitas belajar tersebut. Sudah 3 bulan program tersebut ngaret dari target.

"Ada 31 percetakan yang sudah menandatangani kontrak lelang dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah). Seharusnya bulan juli lalu semua buku sudah selesai di sebar. Namun ada saja penerbit yang tidak memenuhi kontraknya", kata Dr. Agnes Tuti Rumiati, Staf Khusus Mendikbud Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (16/10).

Menurutnya sudah ada 3 penerbit nakal yang diberhentikan dari kontrak. Hal ini cukup menghambat penyelenggaraan aktivitas ajar-mengajar. Alhasil pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi sulit untuk dijalankan.

Tidak hanya daerah luar Jawa yang belum mendapatkan buku. Tapi di Bogor pun yang dekat dengan Ibu Kota, sejumlah sekolah belum mendaparkan buku pelajaran. Hal ini disampaikan Gunawan (42) sebagai orang tua murid sekaligus pengajar, "Anak saya mau ulangan, tapi buku pegangannya sampai seminggu mau ulangan belum juga dibagikan. Pas saya cek ternyata bukunya belum sampai di sekolah,'' katanya.

Hal serupa pun dialami oleh Tuti Handayani (37), warga asal Banyuwangi, Jawa Timur. "Anak saya belum dapat buku pelajaran. Di sekolahnya juga tidak ada. Saya sampai cari ke Jakarta juga buku pelajarannya tidak ketemu juga", ungkap Tuti mengeluhkan kondisi tersebut.

Agnes pun mengatakan bahwa penerbit untuk daerah Bogor memang bermasalah. Maka itu bukunya tidak sampai. Sedangkan untuk wilayah Banyuwangi sudah dikirim, namun kendalanya bisa terjadi di proses pengirimannya. Masalah pengadaan ini berada di luar kehendak dan wewenang Kemendikbud. Karena yang menyelenggarakan lelang adalah LKPP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika