REPUBLIKA.CO.ID,MALANG--Seluruh sekolah swasta mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK swasta di wilayah Kota Batu, Jawa Timur, mulai tahun pelajaran 2015 digratiskan karena biaya operasional sekolah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Batu Mistin, Kamis meminta agar lembaga pendidikan swasta di daerah itu segera menyerahkan data kebutuhan operasional tahunannya untuk diajukan dalam APBD, sehingga program tersebut bisa direalisasikan tahun depan.
"Program pendidikan gratis untuk sekolah swasta ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas. Kami yakin, bila digratiskan akan memacu semangat siswa maupun orang tua untuk berprestasi lebih baik lagi," ujarnya.
Ia mengatakan untuk pendidikan gratis di sekolah negeri yang diberlakukan mulai tahun ini, Pemkot Batu menganggarkan dana sebesar Rp10 ribu per siswa per bulan untuk jenjang SD, SMP sebesar Rp20 ribu per orang per bulan, SMA sebesar Rp110 ribu dan siswa SMK sebesar Rp225 ribu per orang per bulan.
Jumlah siswa SD/MI negeri dan swasta di kota wisata itu sebanyak 19.860 siswa, SMP/MTs negeri dan swasta sebanyak 9.308 siswa dan siswa SMA/SMK/MA negeri dan swasta sebanyak 3.901 siswa. Jumlah SD swasta di kota itu sebanyak 23 lembaga, SMP 21 lembaga dan SMA/MA swasta sebanyak 11 lembaga serta SMK sebanyak 10 lembaga.
Untuk merealisasikan target sekolah gratis bagi sekolah swasta, Pemkot Batu sudah menganggarkan dana sebesar Rp190 miliar dalam APBD 2015. Anggaran untuk pendidikan sebesar Rp190 miliar tersebut adalah 25 persen dari APBD Kota Batu yag mencapai Rp789 miliar.
Hanya saja, program sekolah gratis untuk lembaga swasta tersebut belum direspon positif oleh lembaga pendidikan swasta karena gaji guru di sekolah swasta sebagian besar masih ditanggung lembaga. Hal itu dikarenakan tidak semua guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang gajinya ditanggung oleh pemerintah.
"Jika Pemkot batu ingin mewujudkan sekolah gratis, termasuk sekolah swasta, maka pemkot juga harus bertanggung jawab terhadap gaji guru yang berstatus non-PNS, sehingga pemkot tidak hanya menanggung biaya operasional semata," tegas Kepala MTs Hasyim Asy'ari Batu, M Muhid.
Untuk memenuhi kebutuhan operasional dan gaji guru non-PNS di sekolah-sekolah swasta, rata-rata memungut infak dari siswa yang nominalnya bervariasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika