REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM--Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan investigasi terkait tunggakan pembayaran tunjangan sertifikasi guru pendidikan agama Islam yang sudah mencapai puluhan miliar sejak 2008.
"Kalau sampai 5 Desember 2014 belum ada kejelasan pembayaran, kami akan bersurat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, untuk menelusurinya karena itu menyangkut dana APBN," kata Ketua PGRI NTB H Ali Rahim, di Mataram, Selasa (25/11).
Ia menyebutkan, ada ribuan guru pendidikan agama Islam (PAI) yang belum terbayarkan tunjangan sertifikasinya. Seluruhnya tersebar di Kabupaten Lombok Tengah, dengan nilai mencapai Rp14 miliar, Kabupaten Lombok Barat Rp 20 miliar dan tujuh kabupaten/kota lainnya, kecuali Kota Mataram.
Kota Mataram, menurut Ali Rahim, sudah membereskan persoalan tunjangan sertifikasi guru PAI. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, sudah berkoordinasi menyelesaikan hak-hak para guru.
"Semestinya kabupaten/kota lainnya di NTB, berkaca dari Dikpora Kota Mataram dan Kemenag Kota Mataram. Tidak satu rupiah pun tunjangan sertifikasi guru PAI yang belum terbayarkan," ujarnya.
Ali Rahim mengaku heran dengan permasalahan tunggakan pembayaran tunjangan sertifikasi guru PAI yang sudah bertahun-tahun.
Menurutnya, masalah tersebut sangat dilematis. Oleh sebab itu, pihaknya terus mengawal proses penyelesaiannya melalui koordinasi dengan pengurus PGRI di tingkat kabupaten/kota.
"Saya berharap Kemenag dan Dikpora segera merealisasikan, janganlah mempersulit. Kalau memang tetap macet, kami akan mendesak BPK melakukan investigasi," ucapnya.
Ia mengatakan, tunjangan sertifikasi tersebut sangat dibutuhkan oleh para guru, terlebih mereka yang belum berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Saat ini nilai gaji para guru honorer di setiap sekolah sangat bervariasi dari Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per tiga bulan. Jumlah itu tentu sangat jauh dari ideal, terlebih kondisi harga kebutuhan pokok semakin mahal.
"PGRI akan terus memperjuangkan nasib para guru agar mereka bisa menerima pendapatan yang layak, tentunya dengan tidak mengenyampingkan peningkatan kompetensi guru," kata Ali Rahim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika