REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan telah membentuk tim evaluasi kurikulum untuk melanjutkan penerapan kurikulum secara nasional. Ini harus dilakukan agar penerapan kurikulum bisa dilaksanakan tanpa ada resistensi lagi.
Pengakuan mayoritas guru, ujar Anies, senang dengan metode kurikulum baru ini. "Namun kebanyakan ini guru-guru yang mendapat pelatihan dengan baik," ujarnya, Senin, (1/12).
Banyak masalah yang harus dievaluasi pada Kurikulum 2013. Makanya tidak bisa dilaksanakan secara terburu-buru.
"Evaluasi dan pembuatan keputusan harus dilakukan secara hati-hati. Sebab konsekuensi dari keputusan ini sangat besar,"kata Anies.
Pengguna kurikulum adalah guru dan para siswa. Pemerintah harus mendengarkan suara mereka.
Dalam kesempatan itu Anies juga meminta agar kepala dinas pendidikan memetakan kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing. Hal itu dibutuhkan untuk memperoleh gambaran solusi apa yang bisa dilakukan untuk memajukan pendidikan.
"Tidak bisa Jakarta yang membuat kebijakan pendidikan untuk diterapkan di daerah masing-masing. Sebab semua wilayah di Indonesia punya tantangan sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan semuanya," kata Anies.
Oleh karena itu, lanjutnya, kemampuan kepala dinas pendidikan memetakan masalah pendidikan di daerahnya sangat penting. Solusi yang dibuat juga harus tepat sasaran, bukan dari kebijakan yang dibuat di Jakarta.