Rabu 03 Dec 2014 17:25 WIB

Gubernur Bali Curhat Kurikulum 2013 ke DPR

Rep: Mutia Ramadhani/ Red: Djibril Muhammad
Seorang guru menunjukkan buku paket kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMPN 11 Tegal, Jateng, Selasa (9/9).
Foto: Antara/Oky Lukmansyah
Seorang guru menunjukkan buku paket kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMPN 11 Tegal, Jateng, Selasa (9/9).

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika menyampaikan uneg-unegnya tentang kurikulum pendidikan 2013 (K-13) kepada anggota Komisi X DPR RI yang berkunjung ke Denpasar, Rabu (3/12). Ia membawa serta sejumlah perwakilan sekolah yang menerapkan kurikulum tersebut.

"Memang masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi pemerintah dan guru dalam pelaksanaan kurikulum ini," kata Pastika di Denpasar, Rabu (3/12).

Pastika mengatakan pendidikan adalah program prioritas pemerintah Provinsi Bali. Program strategis ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga, sehingga terkelola dengan baik.

Ada sekitar 198 sekolah terpilih di Bali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksakan K-13. Kurikulum ini sudah berjalan sejak 2013 hingga 2014.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Tia Kusuma Wardhani mengatakan kendala pendistribusian buku K-13 ke daerah-daerah menjadi persoalan utama. Buku pelajaran siswa yang seharusnya sudah diterima pada Juni 2014 belum diterima juga sampai saat ini.

"Buku panduan untuk guru juga belum ada, padahal bulan depan siswa sudah akan memasuki semester baru," ujar Tia.

Permasalahan lainnya adalah pelaksanaan pelatihan guru yang dinilai terlampau singkat. Itu berdampak pada sistem penilaian yang dilakukan guru yang akhirnya menjadi rancu.

Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Denpasar, Wayan Rika menyoroti pelaksanaan K-13 yang masih kurang optimal dan maksimal. Substansi K-13 menurutnya tidak jelas dan kurang terarah, tak seperti kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Ia berharap DPR bisa mengevaluasi hal ini supaya guru dan siswa bisa memahami arahan dan tujuan kurikulum baru ini.

Wakil Ketua Komisi X, Nuroji mengatakan permasalahan pendidikan di Bali tak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah di provinsi lain di Indonesia. Permasalahan itu adalah pengadaan buku, pelatihan guru, dan penilaian guru terhadap siswa.

"Data-data faktual yang ada di lapangan ini akan kami sampaikan ke parlemen dan pemerintah untuk dicarikan solusi efektif," kata Nuroji.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement