REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Jimmy Juneanto mewakili penyedia buku Kurikulum 2013 mengatakan, keputusan Mendikbud Anies Baswedan menghentikan Kurikulum 2013 secara mendadak sangat merugikan penyedia buku. "Kami sangat kaget tiba-tiba Kurikulum 2013 secara mendadak. Bahkan  dirjennya saja tidak diajak bicara soal penghentian Kurikulum 2013,  apalagi kami," kata Jimmy di Jakarta, Senin, (8/9).

Jumlah pesanan buku Kurikulum 2013 untuk semester satu sebanyak Rp 3,1 triliun. Sedangkan pesanan buku Kurikulum 2013 semester dua sebanyak Rp 1,9 triliun. "Sekarang baru  48 persen pembayaran buku semester satu, sedangkan buku semester dua belum dibayar. Makanya kami bisa rugi triliunan kalau tidak dibayar buku-buku ini, padahal kami punya banyak karyawan yang harus makan,"ujar Jimmy.

Sekarang ini sudah ada daerah-daerah yang menolak pengiriman buku Kurikulum 2013 padahal sudah dicetak bukunya. Daerah yang menolak itu adalah tiga kabupaten di Sulawesi Tenggara. Tindakan penolakan ini jelas merugikan.

Kalau buku-buku ini tidak dibayar maka penyedia buku akan melakukan tuntutan hukum kepada Kemendikbud. Sebab Kemendikbud yang membuat kebijakan merugikan."Kami ini posisinya membantu pemerintah. Masak malah diperlakukan tidak adil seperti ini,"katanya.

Kalau diperlakukan seperti ini percetakan sudah banyak yang kehabisan modal. "Kami ingin dipertemukan dengan Pak Mendikbud, kalau perlu dengan Pak JK,"ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika