REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) mengaku akan mengalami rugi karena penghentian kurikulum 2013. PGGI mengatakan jika tidak dibayar, PPGI akan mengalami rugi sekitar Rp 5,2 miliar.
Ketua Umum PPGI Jimmy Juneanto mengungkapkan bahwa, penghentian kurikulum yang sangat mendadak ini berdampak besar bagi PPGI. Karena, jika pemerintah, dalam hal ini kementrian pendidikan dan kebudayaan menghentikan Kurikulum 2013, otomatis, buku yang mereka produksi tidak akan terpakai.
“Kalau misalkan buku itu sudah tidak terpakai, sekolah tentunya berpikir, buat apa membayar buku yang nantinya tidak terpakai,” kata Jimmy kepada Republika, Selasa (9/12).
Itulah yang kemudian menjadi kekhawatiran para pengusaha penerbitan tersebut, padahal, Jimmy mengatakan bahwa saat ini, buku-buku pelajaran Kurikulum 2013 sudah dalam perjalanan menuju sekolah-sekolah.
“Kami sudah distribusikan, karena memang untuk tahap pertama, ditargetkan seharusnya akhir Desember ini sudah beres semua,” jelasnya.
Pada tahap pertama, PPGI mengaku harus memprodusi sekitar 367 juta buku pelajaran, dengan jumlah pembayaran kira-kira sebesar Rp.3,2 triliun. Tapi Jimmy mengatakan, kalau sekitar 48 persen uang untuk tahap pertama sudah dibayarkan. “50 persen lebihnya lagi masih belum ada yang dibayarkan sama sekali,” katanya
Sedangkan untuk tahap kedua, distribusi buku baru sebagian yang sudah didistribusikan, karena sebagian lainnya ditargetkan hingga akhir Maret 2015. “Tahap kedua baru sebagian. Untuk tahap ini kita memproduksi sekitar 220 juta buku dan jika tidak dibayar ini akan mengalami kerugian sebesar Rp 2 triliun,” jelasnya.
Jimmy berharap, jika nanti sekolah tidak mau membayar buku yang sudah dibuat oleh PGGI, pemerintah harus membayarkan semua kerugian yang ditimbulkan akibat kebijakan baru pemerintah tersebut. “Apapun cara bayarnya, kita berharap pemerintah mebayar semuanya,” katanya.
Karena, menurut Jimmy, PPGI hanya membantu pemerintah untuk masalah pelaksanaan distribusi buku nya saja. “Padahalkan kita membantu, jadi semoga pemerintah bisa mengerti itu,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika