REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kesenjangan pendidikan akan menimbulkan ketidakadilan sehingga pemerintah perlu memberikan anggaran dan perhatian besar terhadap sektor itu, di samping terus menyebar guru ke seluruh pelosok daerah.
"Negara sebenarnya memberi perhatian pendidikan besar mengingat 20 persen anggaran pemerintah digunakan untuk pendidikan," kata Jusuf Kalla saat melepas 52 pengajar muda angkatan IX dari Gerakan Indonesia Mengajar di Kantor Wapres di Jakarta, Jumat (19/12).
Hadir dalam acara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang juga penggagas program Gerakan Indonesia Mengajar.
Menurut Wapres, pendidikan adalah bagian utama bagi pembangunan dan kemajuan bangsa, mengingat tanpa pendidikan tidak ada negara yang maju.
Dikatakan Kalla, menyadari pentingnya pendidikan maka pemerintah terus memberi porsi anggaran lebih besar dibanding sektor lain.
Namun demikian, kata Jusuf Kalla, kemajuan pendidikan seringkali terbentur dengan budaya dan nilai suatu daerah.
Wapres mengatakan, untuk satu daerah misalnya, orang tua rela menjual harta bendanya untuk membiayai pendidikan anaknya agar hidup lebih baik.
"Tapi ada tradisi di suatu daerah yang orang tuanya lebih mementingkan perhiasan emas dibanding membiayai pendidikan anaknya," katanya.
Tradisi seperti itu, katanya, merupakan salah satu penyebab masih ada kesenjangan pendidikan di beberapa daerah sekalipun pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan mutunya.
Wapres berpesan kepada para pengajar dari gerakan itu hendaknya bisa menularkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak didik di daerah ditempatkan sehingga masyarakat di pedalaman bisa lebih terbuka wawasannya.
"Anak-anak di daerah bukannya tidak mau sekolah dan bodoh. Tapi mereka memang memiliki sedikit kesempatan dibanding anak-anak di kota," kata Wapres.
Sekalipun para pengajar muda tersebut nanti akan ditempatkan di daerah terpencil, namun diharapkan jangan pernah berkeinginan mengubah budaya aslinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika