REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA—Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan wakil kepala sekolah SMAN 15 Surabaya dinilai bisa membongkar rantai tindakan kurang terpuji ini di kalangan pendidik.
"Wakasek jangan dikorbankan. Cari siapa sesungguhnya di balik ini. Saya yakin dia punya dasar karena melaksanakan tugasnya," kata anggota Komisi D DPRD Surabaya Sutadi saat rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (6/1).
Sementara itu, anggota Komisi D lainnya Reni Astuti meminta adanya transparansi dalam proses mutasi siswa di Surabaya, baik mengenai jumlah siswa yang mutasi tiap tahunnya maupun persyaratan yang harus dipenuhi.
"Ketika muncul berita soal penarikan untuk calon siswa yang dimutasi, sebagian siswa di Surabaya seperti sudah tidak asing lagi dengan hal itu. Sepertinya mereka sudah biasa melihat praktik semacam itu," katanya.
Reni menegaskan mencuatnya kasus dugaan penarikan pungutan liar di SMAN 15 seharusnya dijadikan momentum dalam memerangi segala pungli, baik yang ada di dinas pendidikan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
"Semisal, jika pungli itu juga melibatkan anggota dewan ya harus diungkap. Jangan sampai gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak," katanya.
Terkait penangkapan Wakil Kepala Sekolah SMAN 15 Surabaya, Nanang, ia berharap ditangani secara adil dan profesional. Artinya, yang bersangkutan diberi hukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.
"Misalnya yang bersangkutan tidak bersalah, ya nama beliau harus direhabilitasi," sarannya.
Anggota Komisi D lainnya Budi Leksono mengingatkan, segala bentuk pungutan untuk sekolah negeri tidak diperkenankan karena untuk semua biayanya telah ditanggung dalam APBD maupun APBN.
"Dengan alasan apapun pungutan untuk sekolah negeri tidak boleh. Meskipun untuk pembangunan tempat ibadah," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan M. Ikshan mengatakan Wakasek SMAN 15 tetap mengajar seperti biasa menjadi guru di sekolah tersebut.
"Dia kan awalnya guru, dan sekarang tetap jadi guru. Mengenai soal itu, masih didalami oleh inspektorat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika