REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK—Penerapan Kurikulum 2013 (K-13) di sekolah-sekolah Kota Depok dinilai bakal membebani para guru dan sekolah itu sendiri.

"Kalau kita mau pakai Kurikulum 2013, kita juga harus bisa lihat dulu apakah sekolah tersebut mampu melaksanakannya atau tidak" ujar anggota Komisi D DPRD Kota Depok Sahat Farida Berlian, Senin (12/1)

Sahat menilai, semestinya jika pemerintah Kota Depok sepakat untuk menggunakan K-13, perlu dipersiapkan pula peningkatan mutu di sekolah. Mulai dari peningkatan alat teknologi maupun kapasitas guru terhadap penggunaan alat teknologi. Sehingga K-13 diterapkan secara maksimal di sekolah.

Selain sumber daya yang tak siap, Sahat khawatir K-13 dijadikan ajang untuk melakukan tindak korupsi bagi para aparat pemerintah. Sebab, peluang korupsi, penggelembungan dana kemungkinan terjadi pada sistem K-13.

Ia mencontohkan, pelaksanaan K-13 di semester ganjil kemarin. Banyak buku LKS yang mestinya sudah diterima siswa sejak awal pembelajaran ternyata baru sampai di seluruh sekolah hingga menjelang UAS semester ganjil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika