Rabu 14 Jan 2015 08:10 WIB

Pemberlakuan Dua Kurikulum Membuat Bingung

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan memberikan keterangannya kepada wartawan terkait penghentian pelaksanaan kurikulum 2013 di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (5/12).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan memberikan keterangannya kepada wartawan terkait penghentian pelaksanaan kurikulum 2013 di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (5/12).

REPUBLIKA.CO.ID,SOLO--Permasalahan terkait penghentian kurikulum 2013 oleh  Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anis Baswedan sangat dirasakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Diskpora) Kota Surakarta.

Sekretaris Komisi IV DPRD Solo Asih Sunjoto Putro mengatakan, pemberlakuan dua kurikulum yang berbeda dalam satu tahun ajaran masih sangat membingungkan. Walaupun sudah muncul Peraturan Menterinya.

 

"Dalam Permendiknas Nomor 160 Tahun 2014 disebutkan sekolah yang sudah menggunakan kurikulum 2013 selama tiga semester dilanjutkan kurikulumnya. Sedangkan bagi sekolah yang baru satu semester disarankan kembali ke kurikulum 2006. Namun, ada sekolah yang baru satu semester, tetapi tetap memakai kurikulum 2013. Hal ini sangat membingungkan," ujar Asih dalam rilisnya, Rabu (14/1).

 

Selain itu, Asih juga mengatakan berubahnya kurikulum hanya dalam semester yang berbeda akan menimbulkan banyak permasalahan bagi sekolah.

Misalnya, jika sekolah semester ganjil menggunakan kurikulum 2013, sedangkan di semester genap menggunakan kurikulum 2006, tentu akan bermasalah dalam rapor siswa. Sebagai contoh, pelajaran Teknologi Informasi Komputer di kurikulum 2006 ada, sedangkan di kurikulum 2013 tidak ada.

Lebih lanjut, Asih mengatakan, dalam jangka waktu yang lama, adanya perbedaan kurikulum tiap sekolah akan berimbas saat penyesuaian siswa baru. Apalagi ketika sekolah asalnya menggunakan kurikulum yang berbeda.

 

"Saat siswa masuk ke sekolah yang menggunakan kurikulum yang berbeda dengan sekolah asalnya, ini akan membuat bingung siswa itu. Hal ini karena metode pembelajaran dalam kurikulum itu berbeda drastis," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

 

Asih pun berharap,  program-program pemerintah pusat selanjutnya tidak menyusahkan masyarakat.

"Program pusat terkesan kurang terencana dengan baik sehingga dinas pun merasa kesulitan untuk menjelaskan ke masyarakat. Koordinasi dari pusat maupun provinsi sangat penting agar masyarakat tidak dibuat bingung tentang permasalahan ini," pungkasnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement