REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu segera mengambil langkah preventif dalam upaya mencegah efek negatif game online dengan konten kekerasan. Hal itu diungkapkan pakar Pendidikan Indonesia, Arif Rahman.

Menurut Arif Rahman, sejatinya penggunakan teknologi sangat diperlukan dalam dunia pendidikan namun sekaligus berdampak negatif terhadap siswa apabila pemakaiannya disalahgunakan.

Sebab itu, permainan game online dengan konten kekerasan yang sering dimainkan anak-anak sekolah perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. 

“Di beberapa negara sampai diblokir dan gelombangnya tidak bisa masuk sehingga yang disebut informasi cyber bisa dijamin untuk generasi yang akan datang dengan baik,” tutur Arif Rahman kepada Republika, Rabu (14/1).

Karena itu, kata Arif, untuk pengendalian gelombang cyber pemerintah juga perlu mengaturnya dalam bentuk regulasi yang jelas.

''Jangan sampai terjadi keributan karena adanya tindak kriminal yang disebabkan penggunaan game online seperti kekerasan dan pemerkosaan,'' jelas Arif mengingatkan.

Selain itu, kata Arif, seperti dibeberapa negara maju telah yang telah menerapkan Technological Intelligence dalam penggunaan internet sehingga hanya dapat diakses untuk hal-hal yang bersifat positif dan edukatif serta dapat memberikan pembinaan dan pelatihan bagi orang tua.

“Dan itu di seluruh dunia sudah ada caranya kemasan untuk bimbingan kepada orang tua juga ada. Jangan ketinggalan, Indonesia harus cepat membuat dan memakai persiapan  itu sebelum generasi muda rusak,” tuturnya.

Kementrian Komunikasi dan Informasi beberapa waktu lalu berjanji membuat sistem cyber untuk mencegan penyebaran konten pornografi di dunia maya baik itu gambar, video mapun game porno. “Kalau yang game konten porno sudah ada maka yang kekerasan juga harus ada pengaturannya,” tuturnya.

Agar teknologi dapat digunakan dengan baik, kata Arif, perlu pembatasan, pengawasan dan bimbingan baik di lingkungan pendidikan maupun di keluarga untuk penggunaan internet.

Meski demikian, kata Arif, pembatasan jangan sampai menyita kreatifitas dan kebebasan anak. “Jadi pembinaannya pun harus ada edukasinya dan proses pendidikannya,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika