REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ombudsman RI Perwakilan Bali memastikan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang digelar tak lama lagi berjalan sesuai prosedur. Kepala Ombudsman Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengatakan, pihak sekolah harus menghindari praktik manipulasi kelulusan siswa.

"Penilaian harus berdasarkan obyektivitas dan kemampuan individual siswa. Tak ada kaitannya dengan faktor seperti siswa bersangkutan anak siapa, sehingga menciptakan peluang manipulasi kelulusan," kata Umar kepada Republika, Rabu (4/2).

Keputusan pemerintah menyatakan UN tak lagi menjadi parameter kelulusan siswa. Kelulusan siswa bergantung sungguh pada penilain gurunya.

Menurut Umar, Ombudsman Bali terus melakukan pengawasan yang bersifat melekat pada pelaksanaan UN nanti. Salah satu caranya adalah menyiapkan lima asisten untuk mengawasi pelaksanaan UN di masing-masing kabupaten dan kota. Mereka akan langsung melaporkan ketika menemukan kecurangan dalam pelaksanaan UN.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Bali, Tjokorda Istri Agung Kusuma Wardhani mengatakan, mulai tahun ini sekitar 24 sekolah di Bali akan menerapkan sistem UN online. Sedangkan sisanya masih memakai metode biasa. UN hanya digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa. Dengan demikian, siswa yang gagal bisa mengulang UN.

"UN hanya untuk pemetaan. Lulus atau tidak lulusnya siswa itu sekolah yang menentukan," kata Kusuma Wardhani. 

Adapun jadwal pelaksanaan UN online SMA di Bali adalah 7-9 dan 13-15 April 2015. Berikutnya SMK (13-16 April), dan SMP (4-6 Mei). Pelaksanaan UN biasa dengan menggunakan lembar ujian kertas digelar pada 14-16 April untuk SMA dan SMK, serta 4-6 Mei untuk SMP. Kusuma Wardhani menjelaskan, mereka masih menunggu arahan pusat terkait teknis pelaksanaan UN, termasuk mekanisme ujian ulang bagi siswa. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika