Rabu 11 Feb 2015 14:48 WIB
Tes keperawanan

Soal Tes Keperawanan Siswa, Ini Kritikan Eks Mendikbud

Rep: Andi Nurroni/ Red: Ilham
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh memperkenalkan sejumlah staf kementerian kepada Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (27/10).(Republika/Agung Supriyanto)
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh memperkenalkan sejumlah staf kementerian kepada Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (27/10).(Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wacana tes keperawanan sebagai syarat kelulusan siswi SMP dan SMA di Kabupaten Jember, Jawa Timur, berkembang menjadi polemik. Banyak pihak yang menyatakan keberatan, tidak terkecuali mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh.

Menurut Nuh, gagasan mengenai tes keperawanan bermuatan bias jender. Pasalnya, hanya perempuan yang menjadi sasaran karena pengujian semacam itu sulit dilakukan terhadap laki-laki. Gagasan seperti itu tidak produktif dan tidak seharusnya menjadi polemik.

"Sudahlah, yang gitu-gitu sudah, masih banyak pekerjaan yang lain. Keperawanan itu aib, rentetannya panjang, jauh lebih bagus bagaimana fokus ke depan," kata Nuh setengah berkelakar di sela kunjungannya ke Universitas Airlangga (Unair) Surabaya bersama SBY, Selasa (10/2).

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Soekarwo pun menyampaikan keberatannya. Ia menjelaskan, dari kacamata hierarkis pemerintahan, setiap peraturan daerah, termasuk yang memuat tentang tes keperawanan tersebut, diajukan terlebih dahulu ke Gubernur.

"Dari segi hirearkis yang ada, itu urusan privat dan tidak bisa diatur seperti itu, nanti yang mengontrol kan pemda provinsi. Pandangan kami, itu tidak masuk regulasi," ujar Soekarwo.

Menurut Soekarwo, itu urusan yang sangat pribadi dan tidak bisa diwadahi dalam regulasi. "Itu agama yang masuk. Kalau semua diregulasi, ustaznya bagaimana?" kata dia.

Gagasan uji keperawanan bermula dari usulan Komisi D DPRD Jember saat menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jember, Rabu (4/2) lalu. Ide tes keperawanan diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelakuan Baik atau Akhlakul Karimah.

Anggota Komisi D DPRD Jember, Habib Isya beralasan, saat ini pergaulan remaja sudah semakin liar dan banyak dari mereka melakukan hubungan pranikah. Selain itu, politikus Partai Hanura itu juga mengutip data Dinas Kesehatan Jember tentang peningkatan penderita HIV/AIDS di Jember.

Menurut Isya, sejak 2006, penderita HIV/AIDS di Jember tercatat 1200 orang, di mana 10 persen di antaranya pelajar dan mahasiswa. Andi Nurroni

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement