REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA --Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh ikut mengomentari wacana tes keperawanan sebagai syarat kelulusan siswi SMP dan SMA di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Isu itu berkembang menjadi polemik karena banyak pihak yang menyatakan keberatan.

Nuh berpendapat, jika semangatnya adalah penegakan moralitas, perlu dicari opsi lain, tanpa harus melakukan tes keperawanan. Sebab, tes itu harus dilakukan secara maksimal dan diakui.

"Memangnya nanti siapa yang ngecek, Sampeyan yang ngecek?" kata Nuh setengah berkelakar di sela kunjungannya ke Universitas Airlangga (Unair) Surabaya bersama SBY, Selasa (10/2).

Menurut Nuh, gagasan mengenai tes keperawanan bermuatan bias jender. Pasalnya, hanya perempuan yang menjadi sasaran karena pengujian semacam itu sulit dilakukan terhadap laki-laki. Gagasan seperti itu tidak produktif dan tidak seharusnya menjadi polemik.

"Sudahlah, yang gitu-gitu sudah, masih banyak pekerjaan yang lain. Keperawanan itu aib, rentetannya panjang, jauh lebih bagus bagaimana fokus ke depan," kata Nuh.

Gagasan uji keperawanan bermula dari usulan Komisi D DPRD Jember saat menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jember, Rabu (4/2) lalu. Ide tes keperawanan diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelakuan Baik atau Akhlakul Karimah.

Anggota Komisi D DPRD Jember, Habib Isya beralasan, saat ini pergaulan remaja sudah semakin liar dan banyak dari mereka melakukan hubungan pranikah. Selain itu, politikus Partai Hanura itu juga mengutip data Dinas Kesehatan Jember tentang peningkatan penderita HIV/AIDS di Jember.

Menurut Isya, sejak 2006, penderita HIV/AIDS di Jember tercatat 1200 orang, di mana 10 persen di antaranya pelajar dan mahasiswa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika