REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus merangkul berbagai komunitas berlajar masyarakat untuk dukung wajib belajar 12 tahun. Pasalnya, sarana dan prasarana yang ada masih belum cukup untuk menampung keseluruhan wajib belajar 12 tahun. 

"Selama ini, pemerintah memang masih berfokus pada wajib belajar sembilan tahun. Jadi, memang langkah yang bagus untuk memulai wajib belajar 12 tahun," kata pengamat pendidikan Doni Koesoema Albertus kepada ROL, Selasa (17/1). 

Saat ini banyak anak-anak Indonesia yang hanya mampu lulus SMP saja dan berujung pada pekerjaan kasar. Namun, lanjut ia, program wajib belajar ini akan berakhir menimbulkan masalah jika tidak ada persiapan yang matang. Oleh karenanya, Kemendikbud harus lebih dahulu mempersiapkan sarana prasaranya untuk mendukung hal itu atau dengan merangkul komunitas belajar masyarakat. 

"Dengan merangkul komunitas belajar masyarakat, Kemendikbud bisa menerapakan wajib belajar 12 tahun tanpa berfokus pada pendidikan formal. Sehingga, program wajib belajar 12 tahun dapat terlaksana sebagai mana mestinya," lanjutnya. 

Selain itu, Kemendikbud bisa menfaatkan kegiatan belajarnya sambil meningkatkan, memperbaiki dan memenuhi sarana dan prasaran yang ada. Dikarenakan, dalam melakukan hal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan anggaran yang lebih besar. 

Oleh karenanya, Kemendikbud harus mendukung dan meningkatkan fasilitas komunitas belajar. Lagi pula, komunitas belajar yang dapat menjangkau daerah yang terpencil, terdalam, dan tidak berfokus pada satu tempat. 

"Tapi, bagaimana anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan menengah atas. Jika, sekolah yang ada  tidak bisa menampung mereka, khususnya di wilayah 3T yang sekolah saja jarang." 

Menurut dia, selain berfokus pada wajib pendidikan 12 tahun, Kemendikbud juga harus memprioritaskan anggaran untuk wilayah-wilayah 3T. Mengingat, pendidikan di wilayah 3T  lebih urgent dan tidak seperti diperkortaan yang mudah dijangkau.

Ikuti Whatsapp Channel Republika