REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --  Koalisi masyarakat bidang pendidikan (KMP) telah menyiapkan berbagai rekomendasi strategis untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Rekomendasi itu merupakan bentuk hasil dari simposium yang dilaksanakan antara birokrat Kemendikbud dengan berbagai perwakilan koalisi masyarakat dari seluruh Indonesia, sejak Selasa (24/2) di Gedung Kemendikbud, Jakarta.

“Kolaborasi yang baru pertama kali terjadi ini merupakan salah satu cara mewujudkan pendidikan sebagai sebuah gerakan bersama. Selain, membangun history di antara negara dan masyarakat,” kata Mendikbud, Anies Baswedan, Rabu (25/2).

Selain itu, ia melanjutkan, agenda  besar itu juga menjadi sebuah langkah yang besar dalam berbagi pengalaman dan inovasi. Kemudian, kedua hal itu digabungkan untuk menjadi sesuatu hal yang lebih besar.

Pasalnya, inovasi yang baru tidak mudah dilakukan tanpa adanya pengalaman yang pernah dilajukan sebelumnya. Agar tidak terjadi kesalahan yang berulang-ulang. 

Simposium yang terlaksana itu melahirkan sejumlah rekomendasi penting bagi Kemendikbud untuk memperbaiki pelayanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia dan komitmen kedua belah pihak untuk bekerjasama mewujudkannya. 

Sementara itu, terkait dengan tata kelola pemerintahan, praktik keterbukaan dan pelibatan publik ini juga dapat memfasilitasi implementasi kebijakan yang diambil oleh Kementerian.

“Partisipasi publik di berbagai tingkat  nasional dan daerah akan meningkatkan akuntabilitas dan membantu memastikan bahwa keputusan kebijakan yang diambil memang berdasarkan kebutuhan," lanjutnya. 

Hal ini, berkaitan dengan masalah yang tengah di hadapi Indonesia saat ini yaitu defisit kepercayaan antara negara dan non negara. Oleh karenanya, bekerja bersama-sama dengan masyarakat akan membentuk kembali kedekatan, kemudian mengiring kepada kompetensi dan integritas dan semuanya akan menuju kepada terbangun kembali kepercayan itu. 

Terdapat enam isu strategis yang didiskusikan secara paralel oleh enam kelompok pemerintah dan non-pemerintah dalam simposium ini. Isu strategis itu terdiri atas,  akses dan keterjangkauan sekolah, anggaran pendidikan dasar gratis, revitalisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, mutu dan kurikulum pendidikan, peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, serta penataan dan pemerataan guru. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika