REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus terhadap masalah pendidikan di wilayah perbatasan antara Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan negara Timor Leste. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abraham Paul Liyanto mengatakan  perhatian khusus ini penting untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian di Timor Leste.

Khususnya di Distrik Oecusi yang telah ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus. "Kebijakan pemerintah Timor Leste yang menjadikan Oecusi berubah seperti Batam (daerah industri, perjudian) akan menghadirkan dampak buruk bagi sekolah di daerah perbatasan seperti Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU)," katanya, Senin (9/3).

Menurut dia, jika pendidikan anak-anak tidak menjadi perhatian serius maka ke depan, anak-anak di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan kawasan ekonomi yang maju itu bisa merasa tergiur dan itu akan membahayakan keutuhan NKRI. Ia khawatir jika generasi mendatang tidak memiliki pendidikan yang memadai maka pola pikir mereka akan lebih sederhana. Mereka bisa saja berpikir untuk menjadi bagian dari negara Timor Leste yang bisa memberi kehidupan yang lebih layak.

Pandangan hampir sama disampaikan anggota Komisi I DPR-RI Agun Gunanjar Sudarsa yang mengatakan pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipasi terhadap kemungkinan gerakan masif rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT), karena merasa lebih bahagia dengan negara tetangga Timor Leste. "Lima tahun ke depan, bisa terjadi sebuah gerakan masif dari rakyat NTT, yang dia lebih bahagia dengan Timor Leste. Harus ada langkah antisipasi," kata Agun Gunanjar Sudarsa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika