REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo menilai, status kepegawaian guru honorer tidak jelas. Bahkan gaji yang diterima guru honorer menurut Sulistyo tidak layak.
"Honornya juga tidak manusiawi," kata Sulistyo di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/3).
Seharusnya, kata Sulistyo, guru-guru honorer yang didahulukan untuk diseleksi menjadi CPNS. Namun ia menemukan 'permainan' data di tingkat kabupaten-kota.
"Pemerintah sebenarnya tidak punya data pegawai guru Kategori 1 dan Kategori 2. Setelah kami minta MenPANRB untuk memprosesnya, baru kemudian BKD melakukan pendataan. Di situlah data-data siluman banyak dimasukkan. Motif siluman itu ya untuk menggolkan orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan untuk diterima menjadi PNS," papar dia.
Pemerintah dalam pandangan PGRI tidak memiliki data akurat tentang jumlah guru di Indonesia. Selama ini jumlah guru dinilai sudah cukup. Padahal menurut catatan PGRI, jumlah guru disebut sudah cukup karena menyertakan guru honorer dalam daftar ketersediaan pahlawan tanpa jasa itu.
"Ini serius kami sampaikan, Pemerintah menggunakan data menyesatkan yang menyebut bahwa guru itu jumlahnya berlebihan di Indonesia. Itu sungguh-sungguh salah," katanya.
Sulistyo menuturkan data yang selama ini digunakan Pemerintah adalah termasuk jumlah guru honorer yang belum berstatus PNS. Sehingga seolah-olah kebutuhan guru di dalam negeri sudah lebih dari cukup. "Padahal, merekalah (guru honorer) yang sekarang mengisi kekurangan guru itu. Sehingga seolah-olah kebutuhan guru di Indonesia sudah cukup," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika