REPUBLIKA.CO.ID,KUPANG -- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) menemukan kekurangan naskah soal ujian nasional (UN) SMA/SMK, sehingga pemerintah setempat meminta percetakan segera untuk menggenapinya.
"Kekurangan soal itu, hampir merata di semua kabupaten terutama di Sumba Barat Daya, Sumba Timur dan Sumba Tengah," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Petrus Manuk, Rabu (8/4).
Untuk wilayah di Flores ditemukan di Lembata serta Alor dan hampir semua bidang studi mengalami kekurangan dan ini terjadi hampir setiap tahun. Ia mengatakan dengan ditemukan kekurangan naskah soal UN itu, pihaknya memberi kewenangan bagi Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk membuka dus soal UN. "Selain naskah soal UN, ditemukan juga kekurangan amplop," katanya.
Karena itu, dia mengaku pihaknya telah meminta penambahan soal UN untuk yang mengalami kekurangan agar segera dilengkapi, sehingga pelaksanaan UN tidak terganggu dengan kekurangan soal itu. Sesuai janji pihak percetakan, naskah soal UN akan dilengkapi paling lambat, 9 April 2015. Karena itu, dia menjamin ujian nasional akan berlangsung aman dan lancar di NTT.
Dia mengaku hampir seluruh naskah UN telah dikirim ke kabupaten/kota menggunakan jasa PT Pos dan Giro dan dikawal aparat keamanan. Naskah UN untuk sekolah di pulau-pulau kecil diangkut mengunakan perahu motor dari ibu kota kabupaten seperti di Pulau Pantar, Kabupaten Alor dan Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur.
"Semua soal UN sudah didistribusikan terutama untuk daerah terpencil," katanya.
Naskah Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (27/3). Setelah diturunkan dari pesawat, seluruh naskah dibawa ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Kupang untuk disimpan sebelum dikirim ke daerah.
Selanjutnya naskah UN diserahkan oleh percetakan asal Surabaya, Jawa Timur kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) Nusa Tenggara Timur, Universitas Nusa Cendana, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Polri.