REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi X DPR RI akan mengkaji pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UN CBT) 2015. Putusan itu didasarkan pada evaluasi hasil kunjungan kerja tim spesifik Komisi X yang memantau UN.

"Bisa kami jadikan landasan. Bila ternyata merugikan siswa, tentu akan kami ajukan untuk tidak dilakukan tahun depan," kata anggota Komisi X DPR Nico Siahaan, kemarin.

Pihaknya juga akan meninjau hasil laporan UN di lapangan secara keseluruhan. Utamanya, laporan dari 556 sekolah yang menyelenggarakan UN-CBT.

Jika keluhan hanya sedikit, ujarnya, maka UN CBT bisa jadi justru dilaksanakan secara lebih meluas pada tahun selanjutnya.

Ia mencontohkan, apabila laporan mengenai kendala pelaksanaan kurang dari satu persen, UN dapat kembali dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa perbaikan.

Nico menyampaikan, tim Komisi X juga akan memantau pelaksanaan UN SMP 4-7 Mei mendatang. Tim akan berangkat pada tiga sesi waktu, yakni memantau Papua pada 27 April 2015, Kalimantan Selatan pada 4 Mei 2015, dan Jawa Timur pada 6 Mei 2015.

"Selebihnya, memantau di daerah pilihan (dapil) masing-masing," ujarnya.

Secara pribadi, anggota dari komisi legislatif yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan itu kurang sepakat dengan pelaksanaan UN CBT. Nico menganggap masih perlu penelitian lebih dalam apakah Indonesia siap dengan UN CBT.

"Saya lebih setuju bila model ujian berbasis komputer dicobakan dulu seperti semacam try out, sampai sudah benar-benar firm dan yakin. Ini juga pernah saya sampaikan dalam rapat komisi dengan kementerian," ungkap Nico.

Pasalnya, pelaksanaan UN-CBT secara jangka panjang membutuhkan sarana yang tidak sedikit. Hal-hal terkait seperti listrik, pengadaan komputer, peralatan pendukung, perawatan, upgrade perangkat, dan lain-lain perlu diperhatikan.

Begitu pula dengan dampak ketidaksiapan sarana terhadap siswa peserta UN.

"Misalnya, saat mengerjakan soal tiba-tiba perangkatnya hang. Meski waktu ujian berhenti, itu kan cukup mengganggu psikologis siswa," paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika