REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly meminta agar seluruh fakultas hukum di perguruan tinggi se-Indonesia merespon perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dengan cara menyiapkan sumber daya berupa alumni yang berkualitas.

"Merespon MEA dan perkembangan global maka fakultas hukum harus dapat merespon perkembangan dunia internasional, termasuk di dalamnya menyiapkan alumni yang betul-betul mumpuni, kuat, menguasai bahasa global agar bisa bersaing dengan dunia luar," kata Yasonna Hamonangan Laoly, Sabtu (30/5).

Ditemui usai menjadi pembicara pada Rapat Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum PTN Seluruh Indonesia, di Universitas Padjadjaran Bandung, ia menuturkan salah satu kelemahan SDM Indonesia adalah penguasaan bahasa asing yang dinilainya masih rendah.

"Karena kelemahan tenaga kerja di kita itu, kelemahannya bukan karena skill tidak ada. Padahal kita punya pengacara hebat, perawat dan dokter hebat, tapi kemampuan bahasanya kurang, jadi semuanya harus direspon, termasuk kurikulum yang dapat meningkatkan SDM," ujar dia.

Pihaknya juga berharap seluruh dekan fakultas hukum PTN se-Indonesia dapat bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam menyusunan undang-undang yang mendorong perkembangan masyarakat.

"Kerja sama atau koordinasi antara kementerian dan para dekan fakultas hukum ini penting, terutama untuk hukum-hukum yang bisa menjadi alat rekayasa sosial," kata dia.

Ia mencontohkan, masukan dari civitas akademik di bidang hukum adalah seperti kasus cyber crime dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Itu termasuk bagian yang kita respon, kemarin sudah ada UU ITE, sekarang mungkin perlu dilihat dan direvisi kembali, sebagai upaya merespon kembali dunia elektronik yang semakin cepat," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika