REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pusat, Sulistiyo mengatakan jika Provinsi Gorontalo bisa menjadi percontohan dalam perbaikan nasib guru honorer. Sebab menurutnya, selama ini perlakuan terhadap guru honorer jauh dari sikap wajar dan manusiawi.
"Selama ini guru kan kurang, tapi ternyata pemerintah juga tidak mengangkat guru PNS di daerah. Kekurangan guru itu diisi dengan guru honorer. Hanya saja perlakuan terhadap guru honorer jauh dari sikap wajar dan manusia. Itu yang saya sebut zalim. Saya kira pemerintah pusat harus belajar betul dari Gorontalo," ujarnya di Gorontalo, Jumat (5/6).
Pernyataan Ketum PGRI merujuk pada rencana Pemprov Gorontalo yang akan menaikkan insentif bagi guru honorer dari sebelumnya Rp 500 ribu menjadi Rp 750ribu per bulan. Dana insentif tersebut masih akan ditambah dengan dana kabupaten/kota, sehingga bisa setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Pemprov Gorontalo juga berencana mengasuransikan para guru honorer dalam dana pensiun, asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan.
"Memang ada di Kota Batam misalnya sekarang guru honorer upahnya satu juta. Di Provinsi Kalimantan Timur ada juga upah bagi mereka di kisaran Rp 1-1,3 juta, tapi komitmen untuk memposisikan guru honorer setara dengan PNS dengan mengasuransikan itu belum ada seperti di Gorontalo. DKI Jakarta pun yang APBD-nya melimpah belum seperti itu," tutur Sulistiyo yang juga menjabat sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah.
Menurutnya, komitmen pemerintah pusat dari Presiden hingga kementerian terkait masih rendah dalam memperhatikan nasib guru honorer. Selain kekurangan guru PNS yang diikuti oleh kebijakan moratorium PNS, masalah kesejahteran guru honorer belum punya kejelasan dari pemerintah pusat.
"Anggaran pendidikan kita di pusat itu lebih kurang Rp 400 triliun untuk pendidikan. Jika guru honorer di Indonesia ada satu juta dan masing masing diberi insentif satu juta rupiah per bulan, maka hanya butuh Rp 12 triliun untuk memperhatikan kesejahteraan mereka. Tapi selama ini komitmen itu belum terlihat," tukasnya.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memastikan pada pembahasan APBD Perubahan 2015, anggaran untuk guru honorer akan dinaikkan dan sedang menunggu persetujuan DPRD. "Kami sedang merancang konsep bersama-sama dengan para bupati dan wali kota untuk menjadikan insentif guru honorer setara dengan UMP. Pembiayaannya berupa dana sharing kami menanggung 60 persen, sisanya ditanggung oleh kabupaten-kota," urainya.
Rencana ini menurutnya bisa berhasil jika pendataan dan pemetaan guru bisa dilakukan dengan baik. Ia meminta PGRI melakukan pendataan ulang semua kebutuhan dan standarisasi guru dengan kualifikasi pendidikan Strata 1. Bagi guru honor yang telah lama mengabdi diberi bantuan studi S1 dari Pemprov untuk memenuhi persyaratan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika