REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Sejumlah daerah kekurangan tenaga pengajar. Sebagaimana dikeluhkan oleh kepala daerah dan petugas penyelenggara pendidikan di beberapa wilayah.
Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito salah satunya. Ia menuturkan, pihaknya disulitkan dengan moratorium guru sekolah.
"Jika di hitung dalam tiga kecamatan saja ada lebih dari 700 guru yang harus pensiun," ujarnya saat ditemui di SMPN 1 Kota Magelang, Kamis (11/6).
Kondisi tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah guru dan siswa. Dimana jumlah pengajar menjadi terlalu sedikit dan tidak mampu mengimbangi standar belajar yang baik. Sigit mengakui sarana infrastruktur pendidikan semakin bagus.
Tapi jika kondisi pengajar yang tidak mencukupi tetap dibiarkan, tentunya akan mempengaruhi kualitas pendidikan.
Karena itu ia meminta langsung pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), agar para guru yang belum berstatus PNS segera diangkat.
"Banyak guru yang sudah mengabdi 10 sampai 15 tahun, tapi statusnya tetap honorer. Maka itu kami meminta agar Pa Menteri memperhatikan hal ini," ungkap Sigit di depan Mendikbud, Anies Baswedan.
Anies sendiri tidak membantah hal tersebut. Bahkan ia mengakui femomena kekurangan guru di berbagai daerah. Terutama guru PNS. "Hal ini jelas mempengaruhi kualitas pendidikan," ujarnya pada Republika.
Namun ia menuturkan, masalah moratorium atau pengurangan guru adalah mutlak kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Sehingga Kemendikbud tidak bisa melakukan banyak hal.
"Untuk masalah pengangkatan PNS, sebetulnya sangat bisa dilakukan. Terutama untuk pengajar yang ditempatkan di daerah. Kalau mereka mau dipindahkan ke daerah, ya mereka pasti akan diangkat. Tapi kebanyakan sekarang kan pada tidak mau," tutur Anies.
Ke depannya, ia akan membicarakan masalah kekurangan tenaga pengajar ini dengan Kementarian PAN RB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika