REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng para kepala daerah di tingkat kabupaten-kota untuk melaksanakan program pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SBSNP) sebagai langkah menuju pembelajaran yang lebih berkualitas di sekolah.
"Kami melatih para fasilitator yang terdiri atas pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, widyaiswara Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP), dan dosen Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK). Mereka akan melatih lebih guru di tingkat SMP yang akan melaksanakan program SBSNP untuk mempercepat pencapaian standar nasional pendidikan di 33 provinsi. Sekolah tersebut diharapkan dapat meningkat efektivitas mutunya dan menjadi contoh bagi sekolah lainnya," kata Anies Muktiany.
Saat ini, Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kemdikbud telah menggandeng sebanyak 107 wali kota dan bupati dari sejumlah provinsi untuk menandatangani nota persepahaman, sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan program SBSNP. "Jumlah tersebut akan terus bertambah, mengingat sasarannya adalah seluruh kabupaten".
Kemdikbud, ujarnya, pada tahun 2015 akan menggandeng lebih banyak lagi kepala daerah untuk melaksanakan program SBSNP dengan target 20 persen dari jumlah kabupaten-kota yang ada jumlah tersebut akan terus bertambah, mengingat sasarannya adalah seluruh kabupaten.
"Program pengembangan SBSNP dimulai pada tahun 2013 dan pada waktu itu masih berupa piloting terhadap 40 sekolah di enam Propinsi".
Anies mengatakan program SBSNP dilaksanakan bekerja sama dengan USAID-Prioritas dengan melibatkan Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan yang berada di masing-masing daerah melalui kegiatan pelatihan di beberapa sekolah binaan untuk memperluas penerapan pendekatan saintifik, cara mengelola pembelajaran yang efektif, pengembangan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tingkat tinggi, dan mengembangkan budaya literasi melalui pembelajaran yang sesuai dengan implementasi Kurikulum 2013.
Saat ini, ujarnya, sebagian besar sekolah di Indonesia masih memiliki capaian "Menuju Standar Nasional Pendidikan (SNP)" dan kurang dari 15 persen SD dan SMP yang memiliki capaian SNP atau di atas SNP.
"Kondisi ini mencerminkan bahwa proses pembelajaran dan penilaian pendidikan oleh sekolah masih memiliki kinerja rendah dan merupakan faktor yang mempengaruhi capaian kompetensi lulusan siswa," tambah Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika