REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Yohana Yambise mengatakan pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan sektor pendidikan di Indonesia. Menurutnya, anak-anak harus mendapatkan hak pendidikan wajib 12 tahun.

“Masyarakat Kampung Nayaro, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat di wilayah ini,” kata Yohana dalam siaran pers, Selasa (28/7).

Yohana menerangkan, anak-anak di kampung tersebut juga memiliki hak untuk sekolah, bermain, berpartisipasi, dan bebas melaksanakan hal apa pun. Selain itu, kata Yohana, anak-anak juga berhak untuk bisa terus berkomunikasi dengan orang tuanya.

Mengenai hal tersebut, Yohana berpendapat anak itu memiliki peran penting di keluarganya, negara, bahkan di tempat tinggalnya. Ia menegaskan, anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Oleh sebab itu, ia menegaskan pemerintah harus memperhatikan pendidikan mereka demi masa depan bangsa.

Melihat kondisi demikian, Yohanna juga menjelaskan,  pemerintah sudah menyiapkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar anak-anak bisa belajar gratis hingga tingkat SMA.

Kemudian, Yohana juga menyatakan akan mengirimkan guru untuk mengajar melalui bantuan Lembaga Indonesia Cerdas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika