REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik) beberapa waktu ini. Menurut Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad, data ini bisa mendeteksi daerah-daerah yang kekurangan kelas.
“Kebetulan kita punya Dapodik yang bisa mengetahui daerah-daerah mana yang mengalami kekurangan kelas,” ujar Hamid saat ditemui wartawan di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (12/8).
Menurut Hamid, Pulau Jawa merupakan wilayah yang paling banyak kekurangan kelasnya. Ia mengatakan, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten kecuali DKI Jakarta berada dalam kondisi itu.
Hamid berpendapat, kondisi tersebut terjadi akibat jumlah penduduknya yang banyak. Terutama, kata dia, jumlah penduduk yang berada dalam usia sekolah.
Ia juga menjelaskan, masyarakat arahnya lebih mengharuskan anaknya untuk sekolah negeri. Padahal, kata Hamid, data tampung sekolah negeri tidak berkecukupan.
Dengan adanya situasi tersebut, Hamid mengaku ini menjadi dilema terhadap sekolah swasta. Menurutnya, masyarakat tampaknya lebih mengejar sekolah negeri. Hal ini karena biayanya lebih murah dan terdapat subsidi dari pemerintah.
Namun, Hamid juga mengaku menyayangkan ketika sekolah negeri lebih memilih siswa yang nilai-nilainya tinggi. Menurutnya, siswa-siswa ini biasanya berasal dari kalangan menegah ke atas. Ia menilai siswa menengah ke bawah pun terpaksa mengambil sekolah swasta.
Hamid mengungkapkan pemerintah sebenarnya sudah membuat program afirmasi untuk menanggapi kondisi tersebut. Menurutnya, sekolah negeri berkewajiban untuk menjatahkan 20 persen bangku untuk siswa tidak mampu. Namun, kata dia, program ini jarang yang menerapkan.
“Tolong sekolah negeri bukan hanya orang mampu, sisihkan 20 persen untuk yang tidak mampu,” tegas Hamid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika