REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang dosen bukan sekedar dapat berdiri di depan mahasiswa untuk menyajikan materi ajar. Sebagai pendidik profesional, dosen pun dituntut memiliki keahlian lebih sesuai dengan perkembangan teknologi. “Karena itulah, setiap dosen diwajibkan untuk selalu mengembangkan keilmuannya,” kata Direktur Bina Sarana Informatika (BSI) Naba Aji Notoseputro, Jumat (11/9).

Naba menambahkan, terkait dengan hal tersebut,  Bina Sarana Informatika (BSI) sebagai perguruan tinggi yang konsen dengan perkembangan ilmu para dosennya, menugaskan beberapa dosen untuk mengikuti dialog nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Dialog nasional diselenggarakan di Jakarta selama dua hari, 8-9 September 2015. Adapun temanya adalah “Meraih e-Nawacita Dengan Pelayanan Publik Elektronik Yang Inovatif dan Bermutu untuk Pemerintah dan Demokrasi”.

Dialog tersebut  membahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  untuk pelayanan publik dan pengembangan demokrasi. Contoh  pelayanan publik adalah  layanan kesehatan berbasis nomor induk kependudukan (NIK)  dan KTP elektronik sebagai otentifikasi diri.

Hal itu penting agar pelayanan publik tidak disalahgunakan oleh yang tidak berhak seperti terjadi  di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selain itu,  implementasi teknologi dalam pemilihan kepala desa melalui proses pemilihan elektronik atau “e-voting” di tujuh kabupaten.

“Pembahasan yang disajikan oleh para nara sumber sangat menarik, sehingga kita dapat mengetahui secara gamblang mengenai penerapan KTP elektronik dalam pemanfaatnya pada segala aspek kepemerintahan. Contohnya e-Pilkades, e-Voting serta pelayanan kesehatan berbasis NIK dan KTP elektronik ”, tutur salah satu dosen BSI sebagai peserta dialog nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika