REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –  Bina Sarana Informatika (BSI) menugaskan beberapa dosen untuk mengikuti dialog nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)  bekerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Dialog bertajuk “Meraih e-Nawacita Dengan Pelayanan Publik Elektronik Yang Inovatif dan Bermutu untuk Pemerintah dan Demokrasi” itu diadakan di Jakarta, 8-9 September 2015.

Dalam dialog tersebut, Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  dalam kepemerintahan sebagai pembinaan masyarakat untuk tertib, jujur dapat tercapai melalui pelayanan publik yang mengharuskan penduduk untuk memiliki nomor induk kependudukan  (NIK)  dan KTP elektronik.

"Pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik dan pengembangan demokrasi yang telah dipersiapkan BPPT akan terus diupayakan perbaikannya, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dan sarana secara maksimal dari dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia," tutur Unggul Priyanto.

Direktur Bina Sarana Informatika (BSI) Naba Aji Notoseputro mengatakan, tentunya inovasi yang digalakan oleh BPPT ini sebagai perbaruan keilmuan yang dimiliki oleh dosen BSI terhadap perkembangan teknologi yang telah diimplentasikan untuk kepentingan masyarakat umum.

“Dengan mengikuti dialog nasional inovasi TIK 2015 BPPT, diharapkan para dosen BSI dapat bertukar ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya kepada para dosen BSI lainnya, maupun kepada para mahasiswanya. Sehingga keilmuwan yang dimiliki oleh para civitas BSI dapat berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini,” papar Naba Aji Notoseputro.

Ikuti Whatsapp Channel Republika