REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meninjau kembali Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015. Permendikbud yang berisi tentang Program Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) itu perlu dievaluasi kembali.
Dewan Penasehat FSGI, Doni Koesoema mengatakan, sejauh ini pemerintah memang telah menerapkan kebijakan baru. Ia memberikan apreasiasinya atas tidak digunakannya Ujian Nasional (UN) sebagai syarat kelulusan. Pemerintah juga telah menerapkan program PBP dengan tujuan meningkatkan semangat cinta siswa pada tanah air.
“Namun sayangnya program PBP ini masih ada yang kurang pas untuk dilakukan di lapangan,” terang Doni saat diskusi tentang "Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Pendidikan" di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Ahad (25/10).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Retno Listyarti menjelaskan temuan terkait penerapan program PBP itu. Kegiatan 15 menit membaca buku yang tujuannya memperkaya wawasan malah ada yang tidak menjalankan. Menurut dia, ada sekolah yang lebih menerapkan membaca ayat Alquran karena prinsipnya sama-sama baca atau iqra.
Kemudian, Retno juga menjelaskan menanyikan lagu nasional maupun daerah juga sulit dilaksanakaan. Para siswa mengaku jenuh dengan kegiatan tersebut. Hal ini karena mereka menilai menyanyikan lagu-lagu ini cukup diterapkan pada upacara saja.
Selain itu, Retno mengatakan, terdapat pihak yang menyarankan agar program menyanyikan lagu ini cukup dengan mendengarkan saja. Dengan kata lain, para siswa bisa mendengarkan nyanyian ini ketika jam makan siang setiap hari. Nyanyian ini bisa diterapkan dengan memakai sound system sehingga para siswa bisa mendengarnya.
Retno melanjutkan, kegiatan-kegiatan PBP ini juga menyebabkan anak pulang terlambat. Hal ini karena kegiatan-kegiatan itu membuat siswa 25 menit lebih lama di sekolah. Jumlah ini berdasarkan total waktu pada kegiatan 15 menit membaca buku, doa, menanyikan lagu nasional dan lagu daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika