REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X DPR menjadwalkan menggelar audiensi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan terkait keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan Frankfurt Book Fair (FBF) 2015. Selain membahas anggaran yang menelan dana hingga 10 juta euro atau sekitar Rp 149 miliar, Komisi X DPR juga meminta pertanggung jawaban panitia.
Anggota Komisi X DPR Teguh Juwarno menyatakan, soal Indonesia diundang menjadi tamu kehormatan di FBF, pihaknya memang mengetahuinya. "Dan kami melihat ini peluang yang bagus untuk masyarakat Eropa bisa melihat kekayaan khasanah karya sastra Indonesia melakui FBF ini," ujar politikus PAN tersebut dalam pesan singkat (SMS) kepada wartawan, Selasa (3/11).
Sejumlah kalangan mempertanyakan kinerja panitia yang mendapat anggaran Rp 141 miliar, namun hanya menampilkan 200 judul buku terjemahan. Padahal dengan status sebagai guest of honour, Indonesia setidaknya bisa membawa 1.000 judul buku.
Selain itu, konten buku yang ditampilkan juga banyak membahas peristiwa 1965 yang kurang sesuai dengan slogan 17,000 Islands of Imagination. Menanggapi hal tersebut, Teguh pun mempertanyakannya.
"Soal kontennya kenapa yang dimunculkan hanya kelompok tertentu, kami juga menerima pengaduan dari beberapa diplomat kita yang di sana yang intinya menyayangkan materi yang ditonjolkan justru tidak sejalan dengan apa yang selama ini menjiadi garis diplomasi RI," ujarnya.
Dia pun menyayangkan konten yang ditampilkan panitia seolah mengabaikan kebudayaan Indonesia sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia dan sebagai negara demokrasi. "Hal lain yang patut disayangkan adalah khasanah sastra Islam yang cukup berkembang di Tanah Air yang juga tidak mendapat tempat, padahal negara kita adalah negara demokrasi dengan penduduk Islam terbesar di dunia," ungkapnya.