REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menemukan beberapa masalah selama Uji Kompetensi Guru (UKG) berlangsung. Untuk itu, Dewan Pertimbangan FSGI, Doni Koesoema pun memberikan rekomendasinya.
“Adanya beberapa persoalan yang muncul terkait dengan pelaksanaan UKG memerlukan beberapa intervensi yang serius. Berikut FSGI menyampaikan beberapa rekomendasi yang bisa berguna bagi perbaikan UKG,” ujar Doni kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/12).
Pertama, kata Doni, pemerintah harus tegas terhadap berbagai macam bentuk pungutan yang memanfaatkan UKG sebagai alat untuk memperkaya diri dan kelompok.
Dia menyarankan agar mekanisme pelaporan dbuat secara transparan. Maka itu, bisa memperkecil peluang oknum-oknum dinas dalam memungut uang dari guru yang sangat memberatkan tersebut.
Doni juga berpendapat, panitia UKG daerah juga perlu memverifikasi sejauh mana kesulitan akses peserta UKG. Apalagi para guru harus mengikuti UKG online sementara sarana laboratorium komputer di daerah terbatas.
Apabila ternyata jarak tempuh peserta UKG dengan letak UKG sangat jauh, maka lebih baik UKG dibuat secara offline saja. Untuk itu, dalam pedolam pelaksanaan UKG hal terkait jarak dan akses ini harus diatur lebih jelas.
Berkaitan persoalan linearitas bidang maupun jenjang, Doni berpendapat perlu juga untuk segera membuat verifikasi data-datanya. Sehingga, tambah dia, hal yang sama tidak berulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Pendataan tentang data mengajar guru perlu diperbaharui secara terus menerus ke depannya.
Agar UKG tidak merugikan siswa karena banyak guru yang pergi saat UKG, Doni mengatakan, ini juga perlu dicari solusi alternatif dalam pengaturannya. Menurut dia, penjadwalan UKG disarankan agar tidak sekaligus dalam satu sekolah. Kalau sekaligus, lanjut diam semua guru pun harus pergi karena melaksanakan UKG.
Selain itu, Doni juga berpendapat agar panitia lokal untuk lebih tegas dan teliti dalam mengelola UKG. Dengan demikian, tidak muncul lagi penggunaan jasa joki atau peserta yang membawa HP selama UKG.
Doni juga mengutarakan hal yang sama terkait dengan pemaksaan guru membawa Laptop sendiri selama UKG. Menurut dia, aturan untuk melarang ini harus dipertegas. Ini karena dengan membawa laptop sendiri, bisa terjadi distorsi hasil UKG.
“Karena bisa saja di dalam laptop peserta terdapat banyak data-data dan informasi yang dipakai untuk mengerjakan soal,” tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika